Frekuensi Walikota Banjarmasin Bertolak ke Luar Negeri Tinggi Dikritik Pengamat : Apa Urgensinya?
TINGGINYA frekuensi Walikota Banjarmasin Ibnu Sina bepergian ke luar negeri jadi sorotan. Terhitung sejak 2022 hingga 2023 cukup sering orang nomor satu di Balai Kota mengikuti sejumlah agenda di luar negeri.
BERDASAR data yang dihimpun jejakrekam.com, pada 10-14 Oktober 2022, Walikota Ibnu Sina berangkat ke Negeri Gingseng mengikuti kegiatan UCLG ASPAC World Summit of Local and Regional Leaders and World Congress di Daejeon, Korea Selatan.
Tak beberapa lama, giliran Inggris dikunjungi. Dalam lawatan internasional terbungkus studi komparasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) tenaga kependidikan program internasional serta studi pengelolaan Sungai Cambridge (River Cam) pada 23-30 Desember 2022, Walikota Ibnu Sina tak sendiri. Dia bertolak bersama Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin Nuryadi ke Inggris, hampir sepekan.
Usai dari Negeri Raja Charles III, giliran Swiss dan Prancis dikunjungi Walikota Ibnu Sina dalam anjangsana mengikuti program kegiatan perlindungan HKI untuk penguatan ekonomi kreatif dan pengembangan smart city pada 21-27 Februari 2023.
Tak berselang lama, Walikota Ibnu Sina bersama rombongan pejabat pemkot yakni Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setdakot Banjarmasin Machli Riyadi, Kepala Dinkes Kota Banjarmasin Muhammad Ramadhan (ketika itu), serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Muhamad Isa Anshari bertolak ke Jepang. Saat itu, Walikota Ibnu Sina menjadi narasumber World Kidney Programs by Kaikoukai Healthcare Corporation di Jepang pada 11-17 Maret 2023.
Rupanya, gara-gara revisi jadwal kunjungan kerja sama dengan Cambrigde University, Inggris, Walikota Ibnu Sina terpaksa kembali berangkat ke Eropa pada 3-10 Juni 2023, dengan membawa rombongan.
Mereka yang ikut adalah Kepala BPKPAD Edy Wibowo, Kadisdik Banjarmasin Nuryadi, Kadis Perkim Chandra Iriandhy Wijaya, Kepala Disperdagin Ichrom Muftezar hingga Kabag Pemerintahan Setdakot Banjarmasin Ryan Utama mendampingi sang atasan.
BACA : Cetak Guru dan Siswa Mahir Berbahasa Inggris, Walikota Banjarmasin Gandeng Cambridge University
Sudah ke Inggris. Ternyata pada 4-10 Oktober 2023, Walikota Ibnu Sina bertolak lagi ke Milan, Italia. Sang pemimpin Balai Kota tak sendiri dalam mengikuti event Indonesia Nyata 2023 di Negeri Pizza.
Dalam rombongannya, ikut pula Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, Wakil Ketua Harian Dekranasda Banjarmasin Rusdiati, Hj Neli Listriani Zakaria, Rizkhi Safari dari Dekranasda. Termasuk, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Gerindra, HM Yamin.
BACA JUGA : Tenaga Kerja Profesional Asal Banjarmasin Resmi Dilepas Bekerja Di Jepang
Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Kalsel, Muhammad Fitri Hernadi mengakui untuk proses perizinan bagi kepala daerah, DPRD hingga ASN ke luar negeri harus mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden.
“Normatifnya begitu, untuk walikota atau bupati mengajukan izin ke Biro Pemerintahan Setdaprov guna difasilitasi Gubernur untuk (mendapat izin) Kemendagri selanjutnya ke Setneg RI,” tutur Fitri Hernadi yang juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ini kepada jejakrekam.com, Jumat (20/10/2023).
Dari data dihimpun jejakrekam.com, memang bukan hanya Walikota Banjarmasin Ibnu Sina yang terbilang cukup tinggi intensitasnya ke luar negeri. Ada pula, sejumlah kepala daerah di Kalsel dalam model kunjungan kerja (kunker) hingga menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri. Sebut saja, Walikota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin dan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Aulia Oktafiandi.
Dalam UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 diatur soal ketentuan perjalanan dinas kepala daerah/wakil kepala daerah ke luar negeri. Termasuk pula, Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, yang menerapkan selektif dalam perizinannya. Utamanya, ketentuan pembatasan bagi rombongan maksimal hanya 5 orang dan paling lama 7 hari.
Pengamat kebijakan publik dan politik Uniska MAB Banjarmasin, Muhammad Uhaib As’ad mengatakan penggunaan dana APBD untuk bepergian ke luar negeri jelas harus bisa diukur urgensinya.
BACA JUGA : Bergaji Rp 20 Juta per Bulan, Dibuka Lowongan bagi Perawat-Bidan Bekerja ke Jepang
“Dampaknya bagi daerah seperti apa? Itu harus dijelaskan oleh kepala daerah yang bertolak ke luar negeri baik kunker atau lawatan lainnya atas undangan pihak luar negeri. Patut diingat, kasus Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara sempat diberhentikan sementara oleh Mendagri pada 2019 silam, gara-gara dua kali berangkat ke Amerika Serikat tanpa izin,” ucap Uhaib As’ad kepada jejakrekam.com, Minggu (22/10/2023).
Menurut Uhaib, rencana pemberangkatan tenaga kependidikan atau guru didampingi Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor dan sejumlah pejabat guna mengikuti kursus atau pembelajaran bahasa Inggris ke Universitas Cambridge, London Inggris pada November 2023 nanti yang menelan dana Rp 1,4 miliar itu patut dipertanyakan.
BACA JUGA : Sambangi Negara Inggris, Pemkot Banjarbaru Jalin Sejumlah Kesepakatan di Bidang Pendidikan
“Apa urgensinya jika hanya kursus sepekan guna mendapat sertifikat dari perguruan tinggi ternama di Inggris itu? Padahal, lebih hemat anggaran jika instruktur atau asesor dari Cambridge University yang didatangkan ke Banjarmasin. Atau bisa menjalin kerja sama lembaga pendidikan serta universitas yang diakui dunia internasional di Indonesia, terkhusus di Banjarmasin kalau sekadar hanya untuk mendapat sertifikat terkait kemampuan berbahasa Inggris (TEOFL),” papar Direktur Pusat Kajian Politik dan Kebijkan Publik Banjarmasin ini.
BACA JUGA : Jawab Kritikan Publik, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina Ungkap Langkah Atasi Problema Kota
Menurut Uhaib, wajar saja jika ada kepala daerah yang sering bertolak ke luar negeri mendapat sorotan publik karena menyangkut penggunaan anggaran bersumber dari APBD yang tak sedikit.
“Apalagi kalau bertolak bersama rombongan ke Eropa, tentu butuh dana besar dibandingkan hanya ke Australia atau Asia, terlebih lagi kawasan Asia Tenggara. Inilah yang harus diatensi, dari bepergian ke luar negeri itu apa dampak positifnya bagi daerah dibandingkan dengan dana yang harus ditanggung oleh daerah,” pungkas doktor lulusan Universitas Brawijaya Malang ini.(jejakrekam)