Akademisi Dan Pengamat Sebut Penolakan Muhaimin Iskandar Ke Tanah Laut Tidak Memiliki Etika
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar yang rencananya akan membuka MTQ yang bertajuk Gema Alquran 2023 dan MTQ Nasional ke-9 serta MTQ Internasional ke-3, yang digelar Jamiyyatul Qurra’wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQHNU) di Tanah Laut sepekan lalu, ditolak oleh Bupati Tanah Laut Sukamta.
TERKAIT hal itu, Jejakrekam TV (JRTV) dalam podcatsnya mengundang Prof Hadin Muhjad, Uhaib As’ad dan Subhan Syarif, yang dipandu reporter kawakan Rasyidi, memberikan respon dan tanggapan akan peristiwa tersebut.
Guru Besar Fakultas Hukum ULM Prof Hadin Muhjad mengatakan, ada dua perspektif yang dilihatnya akibat peristiwa penolakan oleh Bupati Tanah Laut Sukamta. “Pertama, kalau seorang pejabat itu ke daerah, sudah terikat dengan protokol, baik yang diatur oleh empunya acara, maupun yang mau datang. Nah sejak awal sudah diketahui, apakah mereka diterima atau tidak, karena itu sudah clear tidak masalah,”
“Kalau secara protokuler dilanggar, maka bupatinya yang salah,” ungkapnya.
BACA: Ngopi JRTV, Banjarmasin sebagai Kota Sungai: Masihkah Bisa Dipertahankan?
Perspektif kedua, Hadin Muhjad menyinggung aktfitas safari politik Muhaimin Iskandar atau banyak dikenal dengan panggilan Cak Imin, yang sebelumnya sudah keliling di kawasan Kintap.
“Memang kita ketahui Cak Imin sebelumnya dideklarasikan sebagai cawapres Anis Baswedan. Nah apakah dia datang ke Tanah Laut secara protokoler dari Jakarta langsung membuka MTQ itu? nah ini terjadi dua posisi,” katanya.
“Kita khawatir forumnya itu dimanfaatkan secara politis, kalau itu saya berpendapat itu ditolak. Tetapi kalau itu memang secara protokoler bahwa dia yang membuka, maka Bupati Sukamta Arogan,” tegasnya.
Hadin Muhjad mengakui, sulit memisahkan seseorang dengan jabatan dan status yang disandangnya. “Dia sebagai Ketua Partai, sebagai Cawapres dan sebagai Wakil Ketua DPR RI, maka itulah terjadi kekacauan. Kecuali seandainya sebelumnya tidak ada safari, mungkin berat menolak itu, ini kemungkinan prediksi saya. Karena ini ada tujuan politik, pasti masalah politik alasannya,” bebernya.
“Atau juga ini mendapat tekanan dari atas, juga tekanan politik yang kuat kalau dilihat dari gesturnya,” sambung Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin ini.
“Kalau cuma alasan bupati bahwa acara itu menggunakan dana APBD, itu sangat lemah. Sebab itu uang rakyat, sebab semua orang saja boleh menonton, jangankan umat muslim yang bisa nonton, umat yang non muslim saja bisa saja nonton. Yang jadi masalah Cak Imin itu Ketua PKB, beda halnya kalau dia bukan Ketua Umum PKB,” tuturnya.
BACA JUGA: NGopi JRTV, Catatan Kritis Subhan Syarief : Ikon dan Keunikan Kota Banjarmasin. Mampukah Berbenah?
Sementara itu, Akademisi Uniska Arsyad Al-Banjari Uhaib As’ad mengatakan, kasus ini dalam kontek lokal tapi memiliki atmosfir nasional dan menjadi satu perbincangan di ruang publik. “Seorang bupati dan memiliki power bisa menolak kedatangan seorang politisi pada level nasional. Bukan saja seorang politisi, bahkan seorang Wakil DPR RI,” ujarnya.
Uhaib menyebut, secara moral politik, Sukamta sudah mempermalukan seorang Muhaimin Iskandar. Argumen yang dibangun untuk tidak memberikan ruang kesempatan menjadi pembuka acara MTQ itu alasan karena menggunakan dana APBD.
“Itu argumen yang tidak substantif, tetapi yang paling substantif inikan soal pertarungan politik yang memperebutkan masa NU di Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Uhaib menambahkan, ini adalah persoalan sosiologi politik yang mengkhawatirkan Cak Imin jadi politik marketing, sebab baru saja dideklarasikan menjadi pendamping calon presiden.
“Kalau saja dia belum dideklarasikan, saya meyakini itu pasti berbeda. Kebetulan Sukamta ini calon Anggota DPR RI dari PPP, artinya ini persoalan pertarungan kepentingan politik dan basis masa yang menjadi rebutan adalah NU di Kalsel, yang cukup potensial untuk direbutkan menjadi basis parpol kekuatan elektoral di Kalsel,” bebernya.
“Bupati Tanah Laut Sukamta, melihat ada semacam satu prilaku politik yang akandi mainkan Cak Imin bisa mereduksi masa. Tetapi terlepas dari itu, saya ingin melihat Sukamta ini walau dia sorang politisi dari PPP, tapi akhlak politik juga penting. Jangan melihat melihat semata-mata Cak Imin ini beda partai, beda dukungan, tiba tiba menolak secara mentah-mentah,” sambungnya.
“Sukamta ini tidak memiliki etik dan akhlak politik dalam berdemokrasi, ini negara demokrasi,” tegasnya.
Diduga ada misskomunikasi tentang siapa yang mengundang Cak Imin hadir dalam acara tersebut. Diketahui, melalui penjelasan Muhaimin di beberapa media, bahwa dia ditugaskan oleh Ketua JQHNU.
“Sebetulnya siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini sehingga terjadi misskomunikasi politik? Artinya Cak Imin itu sudah dipermalukan di Tanah Laut, dan efeknya nasional,” cecarnya.
“Bagi pendukung Cak Imin ini cara pembunuhan karakter politik, tetapi dari pihak yang berseberangan bahwa Bupati Tanah Laut Sukamta sudah berhasil membunuh karakter Muhaimin. Nah inilah sebuah kepentingan pertarungan politik, tetapi ingat politik bukan soal kalkulasi, tetapi yang penting politik etik itu penting,” pesannya.
“Saya melihat Sukamta dalam hal ini, tidak ada etika politik,” tegasnya lagi.
BACA LAGI: NGopi jrektv, Tatuha Turunan Rama-Andin : Memang Turunannya Banyak Yang Jadi Pejabat di Kalsel
Sedangkan menurut pengamat sosial Subhan Syarif, bahwa acara ini bukan skala kecamatan atau kabupaten ataupun provinsi, tapi skala internasional. “Nah artinya hal persiapan, penyusunan rundown dan lain sebagainya itu tentu sudah dipikirkan dengan matang. Menurut hemat saya, tidak masuk akal kalau persoalan tadi siapa yang membuka, kemudian siapa yang hadir, tapi saya sepakat ada sesuatu dibalik itu,” ujarnya
“Sukamta ini salah satu simbol pemimpin daerah yang ada di Provinsi Kalsel, kemudian acara yang dilaksanakan ini adalah acara terkait erat dengan keagamaan. Tentu kalau acara yang terkait dengan keagamaan tidak terlepas dari aturan-aturan dalam keagamaan, sehingga di sini terjadi silaturahmi, antar negara lain,” bebernya.
Disinggung Subhan Syarif, seorang pemimpin adalah refresentasi watak dan figur dari warganya. “Kalsel ini sangat terkenal orang yang ramah-tamah, siapapun yang datang ke Kalsel itu selalu dihargai, selalu diterima, itu ciri khas orang Kalsel, tak pernah orang Kalsel menolak,” sebutnya.
“Sebenarnya saya merasa sedih, kok bisa ada pejabat publik yang memegang mandat sebagai kepala daerah yang mewakili berbagai unsur masyarakat yang ada di daerahnya termasuk dari berbagai partai politik, tetapi perilakunya ini tidak mencerminkan bahwa dia itu sebagai pengayom semua masyarakat yang ada di wilayahnya,” tuturnya.
“Jadi dengan dasar itulah sebenarnya kita melihat dalam tataran apa yang disampaikan kita ini adalah etik. Memang kita sangat prihatin, karena Sukamta itu tidak memiliki kepekaan dalam melihat persolan, pertama beliau tidak mampu dalam masalah, dan menempatkan posisi sebagai penguasa suatu daerah,” ungkapnya.
“Mestinya dia harus mengayomi di kabupatennya, banyak organisasi politik kan, ini hal biasa, masa sekaliber Sukamta mengabaikan itu. Yang celakanya lagi, Sukamta membatalkan Muhaimin membuka acara itu lewat orang lain, kenapa bukan dia saja bertemu langsung dengan Muhaimin? Padahal itu acara berskala internasional, apalagi Muhaimin Anggota DPR RI, harusnya ada komunikasi langsung, jangan lewat orang lain,” ucapnya.
BACA LAGI: Tak Terima Disebut ‘Nebeng’ Pasar Murah, Bupati Tanah Laut Sukamta Klaim Stok Beras Aman 1,5 Tahun
Sementara itu, dikutip dari TV One, Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sukamta menjelaskan alasan dirinya menolak Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, untuk membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di Tanah Laut.
Sukamta menyatakan, dia menolak karena yang bersangkutan berstatus bakal calon wakil presiden Anies Baswedan, dan datang sebagai ketua umum partai. “Dalam rundown tertulis Ketua Umum PKB,” jelasnya.
Sukamta menyatakan, anggaran dana MTQ yang digelar Pemkab Tanah Laut tersebut berasal APBD, itu sebabnya, pihaknya menolak jika kemudian acara ini dibuka oleh tokoh politik. “Kalau Cak Imin datang sebagai Wakil Ketua DPR RI, pasti akan saya sambut. Kalau ini tugas kedewanan, pasti ada surat dari Sekretariat DPR RI. Ini kita tidak menerima surat apapun,” ungkapnya.
Sukamta membeberkan awal mula siapa seharunya yang harus membuka acara MTQ di Tanah Laut. “Hasil pembicaraan dengan para kiai dan tokoh Jam’iyyatul Qurra wal Huffaz, disepakati jika yang membuka MTQ nantinya adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Kalau wapres tidak bisa akan digantikan dengan menteri agama,” bebernya.
“Sampai hari H tidak ada informasi pastinya siapa yang buka acara. Tiba-tiba hari Selasa saya dikabari wartawan acara akan dibuka Cak Imin,” ujarnya.
Sukamta memastikan tidak ada ancam mengancam atau intimidasi pada kejadian ini. “Tempat saya aman, tidak ada itu ancaman,” tegasnya.(jejakrekam)