UNTUK mencegah dan mengantisipasi konflik horizontal antar nelayan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Polda Kalsel menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah pihak seperti Dinas Perikanan, DPRD HSS, Bagian Hukum Setda HSS, Kesbangpol, Polres HSS, kepala desa dan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), Senin (31/7/2023).
IPTU Agus Murti, dari Ditintelkam Polda Kalsel menyebut, konflik sosial antar nelayan di Kabupaten HSS sudah terjadi sejak 2009 hingga 2022 baik secara individu maupun kelompok.
“Konflik ini sebagian besar dilatarbelakangi persoalan mencari ikan dengan alat setrum,” ucap Iptu Agus.
Ia menyebut, Kabupaten HSS yang sebagian besar merupakan wilayah perairan yang kaya akan sumber daya alam seperti ikan tawar, tentu menjadi magnet bagi para pencari ikan lainnya dari kabupaten tetangga seperti HST dan HSU.
BACA : Hukuman Pelaku Illegal Fishing Harus Memberikan Efek Jera
“Apalagi saat musim kemarau tiba, kawanan ikan akan berkumpul pada suatu danau atau tempat. Dilokasi inipun juga menjadi tempat berkumpul bagi para pencari ikan. Terlebih lagi mereka yang menggunakan alat setrum berpotensi untuk terjadi pertikaian yang berujung pada tindakan melawan hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Kabag Hukum Setda HSS, Fitri menyebut di HSS memiliki Peraturan Daerah yang melarang menangkap ikan dengan cara setrum, menggunakan potas atau sejenisnya.
Peserta FGD dari berbagai kalangan dan instansi foto bersama usai kegiatan
“Tindakan hukum yang selama ini dilakukan aparat Polres HSS dan PPNS Dinas Perikanan cukup baik, namun belum memberikan efek jera bagi pelaku,” jelasnya.
Mewakili Dinas Perikanan HSS, Fandi menyebut, keberadaan Pokmaswas saat ini sudah banyak membantu dalam menindak pelaku setrum ikan. ia berharap jika melihat ada aktivitas illegal fishing cukup melaporkan kepada aparat. “Pokmasawas tidak perlu menangkap, menyita, memeriksa dan mengintograsi. Cukup laporkan saja kepada pihak kepolisian atau dinas perikanan,” sebutnya.
BACA JUGA : Sergap Kegiatan Illegal Fishing, Petugas Hanya Temukan Alat Setrum Ikan Yang Di Tinggal Pemiliknya
Sejumlah Pokmaswas yang hadiri dalam kegiatan ini berharap adanya penambahan personil di Pos Danau Bangkau dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana sehingga nantinya dapat melakukan patroli ke daerah yang sulit untuk dijangkau.
Sedangkan Yuniarti, Anggota Komisi III DPRD HSS menyebut pihaknya siap mendukung pemerintah daerah melalui anggaran untuk membeli peralatan yang diperlukan. “Kami sudah siapkan anggaran Rp 2,5 miliar untuk pembelian airbord yang digunakan untuk patroli,” pungkasnya.(jejakrekam)