MENJADI fraksi terbesar kedua di DPRD Barito Utara, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar penggunaan APBD bisa dirasakan manfaatnya secara luas bagi masyarakat.
PADA Pemilu 2019, PDIP hanya merebut 4 kursi menurun tajam dibanding Pemilu 2014 yang sebelumnya bisa mengoleksi 6 kursi. Bahkan, PDIP pun raihan kursi parlemen setara dengan Fraksi PKB dengan modal 4 kursi.
“Ada beberapa ruas jalan lintas desa dan kabupaten di Barito Utara yang mengalami kerusakan dari rusak ringan hingga berat. Ini harus jadi perhatian pemerintah daerah,” ucap Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Barito Utara, Karianto Sarman kepada jejakrekam.com di Muara Teweh, Rabu (12/7/2023).
BACA : Tagih Realisasi Program Tambang Batubara, DPRD Barito Utara Gelar RDP
Catatan diberikan FPDIP dalam menyikapi rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna DPRD Barito Utara, Selasa (11/7/2023).
Menurut dia, jika akses jalan yang menjadi penghubung itu tak segera diperbaiki akan berdampak pada mobilitas publik.
“Kami juga mengingatkan sosialisasi perda, percepatan penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, antisipasi bencana alam, akses untuk mendapatkan penerangan dari listrik PLN dan lainnya menjadi catatan kami bagi Pemkab Barito Utara,” papar Karianto Saman.
BACA JUGA : DPRD Barito Utara Minta Islamic Center Muara Teweh Bisa Cetak Generasi Penghapal Quran
Dia berpendapat masalah yang mengemuka dan dituangkan dalam pandangan fraksi merupakan respons atas aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat Barito Utara.
“Bayangkan saja, berdasar data BPS Barito Utara pada 2022 ini tercatat kenaikan angka penduduk miskin. Awalnya hanya 7.400 jiwa menjadi 7.700 jiwa, atau terjadi kenaikan mencapai 300 jiwa dalam setahun,” tutur Ketua Komisi II DPRD Barito Utara ini.
Untuk itu, Karianto mengingatkan agar beberapa program pemda bisa dievaluasi, seperti penyaluran bantuan sosial baik langsung tunai maupun paket sembako harus tepat sasaran.
BACA JUGA : DPRD Barito Utara Pertanyakan Tenaga Kesehatan Di Wilayah Pelosok
“Dalam mengentaskan kemiskinan, masyarakat juga harus dilatih dan dibimbing secara teknis sehingga punya keterampilan dan keahilian. Tentu saja, pemda juga harus bisa membuka lapangan kerja,” cetus Karianto.
Dalam bidang kesehatan, Fraksi PDIP juga memberi catatan. Menurut Karianto, kekosongan tenaga medis khususnya dokter spesialis di RSUD Muara Teweh harus segera disikapi Pemkab Barito Utara.
“Pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat baik yang ada di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Ada pula, soal aset-aset daerah berdasar temuan BPK RI harus ditindaklanjuti. Faktanya di lapangan, banyak aset daerah yang tidak terawat dan terjaga,” papar Karianto.
BACA JUGA : Kunker ke Desa, Anggota DPRD Barito Utara Serap Usulan Perbaikan Fasilitas SDN 1 Payang
Ambil contoh, kata dia, kawasan Bumi Perkemahan (Buper) Panglima Batur di Desa Trahean, Teweh Selatan justru banyak pohon mati dan fasilitas bermain anak tak terawatt dan lainnya.
Meski akhirnya Fraksi PDIP menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Barito Utara 2022 jadi produk hukum daerah, Karianto berharap catatan dari fraksi-fraksi di dewan jadi atensi khusus pemda.(jejakrekam)