RAPAT koordinaasi (rakor) dihelat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama pemerintah daerah dalam program pemberantasan korupsi dan peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP).
MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Rakor pimpinan kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah dihelat Kemendagri berlangsung di Hotel Ritz Jakarta Mega Kuningan. Selasa (21/3/2023).
Rakor ini dihelat secara virtual diikuti pemerintah daerah se-Indonesia. Termasuk, Pemkab Barito Utara yang mengikutinya secara virtual di Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Muara Teweh.
BACA : KPK Deteksi Modus Korupsi Paling Rawan di Pengadaan Barang dan Jasa Pemda
Sekda Kabupaten Barito Utara Muhlis, Inspektur Barito Utara, sejumlah pejabat lainnya seperti Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, pejabat teknis DPRD serta Kabag Kesra mengikuti rakor secara virtual.
Dalam laporannya, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Widjanarko menjelaskan rakor bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bertujuan untuk memantapkan langkah pencegahan strategi pemberantasan korupsi.
BACA JUGA : Libatkan 3 Pilar, Musrebang RKPD Pemkab Barito Utara Tahun 2024 Utamakan Partisipasi Publik
“Upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal pada 8 area yakni perencanaan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, manajemen aparat sipil negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola desa,” beber Didik Widjanarko.
Menanggapi hal itu, Sekda Kabupaten Barito Utara Muhlis memastikan pemerintah daerah mendukung penuh program pemberantasan korupsi. Hal itu, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas secara tuntas.
BACA JUGA : Pemkab Barito Utara Segera Tindaklanjuti Banyak Usulan dari Warga Kecamatan Montallat
“Kami mengikuti rakor bersama pimpinan kementerian atau lembaga dalam program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator MCP tahun 2023 yang digelar KPK. Sebab, MCP itu merupakan upaya memberi dukungan terhadap program pemberantasan korupsi,” ucap Muhlis.
Menurut dia, selama ini, KPK juga selalu melakukan pendampingan dalam aplikasi MPC demi mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
“Program pencegahan pemberantasan korupsi yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KPK selama ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih,” imbuh Muhlis.(jejakrekam)