Eks Pimpinan BPD Duga Pencopotan Dirut Bank Kalsel Kental Beraroma Kepentingan Politik
MANTAN Direktur Utama (Dirut) Bank Pembangunan Derah (BPD) Kalsel (kini Bank Kalsel), Hermani Abdurrahman menduga pencopotan pimpinan bank pelat merah milik Pemprov Kalsel dan 13 kabupaten/kota cukup kental aroma politik.
SAAT ini, posisi Dirut Bank Kalsel ditinggalkan Hanawijaya ditempati oleh Fachruddin, Direktur Bisnis merangkap pelaksana tugas, usai adanya keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Kalsel di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Rabu (8/2/2023).
“Sebenarnya masalah ketidakprofesional pengelolaan keuangan di bank bercampur dengan kepentingan politik. Hal ini yang terjadi di Bank Kalsel,” ucap Hermani Abdurrahman kepada jejakrekam.com, Jumat (17/2/2023).
Menurut dia, sepatutnya otoritas moneter bisa segera bersikap seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) bisa menyikapi adanya pergantian dewan direksi dan komisaris di Bank Kalsel.
BACA JUGA : Akui Kinerja Bank Kalsel Meningkat, OJK Sebut Pencopotan Dirut Kewenangan RUPS
“Sebab, hal itu juga menyangkut masalah nasib karyawan Bank Kalsel. Terkhusus lagi, soal kepercayaan publik terhadap lembaga jasa keuangan,” tutur mantan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kalsel ini.
Hermani tak memungkiri eksistensi perbankan daerah juga sangat kental dengan aroma birokrasi, sehingga masalah pergantian pucuk pimpinan menjadi hal yang kerap mengemuka.
BACA JUGA : Dirut Bank Kalsel Dicopot? Posisinya Kini Digantikan Fachruddin sebagai Pelaksana Tugas
“Sebagai pemegang saham di bank daerah seperti gubernur, para bupati dan walikota sebenarnya bisa saja tak paham soal tata kelola perbankan. Namun, pimpinan daerah yang menjadi amanat kepercayaan masyarakat untuk menjadi pemilik bank daerah, karena suntikan modal kebanyakan bersumber dari APBD,” tutur Hermani.
Untuk itu, Hermani menyarankan agar OJK dan BI juga bisa mengawal kebijakan perbankan daerah, bukan hanya meletakkan kewenangan itu pada para pemegang saham.
BACA JUGA : Dilantik Gubernur, Hatmansyah Jadi Komisaris Utama Independen Bank Kalsel
“Ya, jika misalkan ada masalah kepentingan politik, tentu ada celah yang bisa dimanfaatkan para pemilik atau pemegang saham. Padahal, hampir 90 persen duit yang tersimpan di bank daerah itu merupakan milik masyarakat umum,. Ini yang harusnya diamankan,” pungkas Hermani.(jejakrekam)
Pencarian populer:https://jejakrekam com/2023/02/17/eks-pimpinan-bpd-duga-pencopotan-dirut-bank-kalsel-kental-beraroma-kepentingan-politik/