Angka Inflasi Terus Tergerek, Krisis Pangan Bisa Jadi Ancaman Nyata bagi Kalsel
MENGKHAWATIRKAN. Berdasar data dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, ternyata produksi padi Kalsel tiap tahun kian menyusut.
BERDASAR data dihimpun jejakrekam.com dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, angka produksi padi dalam empat tahun kurun waktu 2019-2022 terus mengalami penurunan.
Bahkan, ancaman krisis pangan dikhawatirkan benar-benar bisa dirasakan Kalsel pada tahun 2023. Faktanya, pada tahun 2022, produksi padi dari sawah-sawah yang ada di Kalsel di bawah 1 ton atau hanya 893 ribu ton. Produksi padi Kalsel itu mengalami penurunan seperti data tahun 2000-an.
Dikutip dari data BPS Provinsi Kalsel pada laman kalsel.bps.go.id, menyebutkan bahwa berdasar hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA) pada 2021, luas panen pada 2021 di Kalsel hanya sekitar 254,26 ribu hektar atau mengalami penurunan sebanyak 35,57 ribu hektar (12,27) persen dibandingkan 2020.
BACA : Ancaman Krisis Pangan 2023 di Depan Mata, Harga Beras Terus Melonjak Naik
Sementara itu, produksi padi tahun 2021 1,02 juta ton GKG.Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras tahun 2021 mencapai sekitar 601,33 ribu ton, atau mengalami penurunan sebesar 79,28 ribu ton (11,65 persen) dibandingkan produksi beras di 2020 yang sebesar 680,61 ribu ton.
Pengamat ekonomi pembangunan STIE Indonesia Banjarmasin, Dr Iqbal Firdausi mengakui potensi krisis pangan pada 2023 mendatang sangat besar terjadi di Kalsel. Faktor determinannya adalah tingginya angka inflasi.
BACA JUGA : Sejumlah Daerah di Indonesia Gagal Panen, Bulog Kalsel Bersiap Jika Terjadi Krisis Pangan
“Artinya, kenaikan harga, karena permintaan banyak dan stok barang sedikit. Hal ini kalau menurut hukum permintaan atau hukum ekonomi yang menyebabkan harga naik,” ucap Iqbal Firdausi kepada jejakrekam.com, Sabtu (31/12/2022).
Magister ekonomi lulusan Universitas Syiah Kuala Aceh ini mengatakan sebenarnya pemerintah punya strategi dalam menghadapi terjadinya inflasi atau kenaikan harga.
“Caranya, pemerintah harus stabilkan harga. Karena, dari sisi harga sudah meningkat sampai 6 persen tapi masih di bawah 10 persen. Namun, kita harus waspada, sebab, semakin hari justru terjadi kenaikan harga barang, terkhusus lagi produk pangan seperti beras,” tutur Iqbal.
BACA JUGA: Lahan Pertanian di Banjarmasin Hanya 2.700 Hektare, Wamentan Pesan Kembangkan Produk Siap Jadi
Doktor jebolan Universitas Merdeka (Unmer) Malang ini menyarankan agar pemerintah melalui tim inflasi pengendali daerah terdiri dari Bank Indonesia (BI), Pemprov Kalsel serta pemerintah kota/kabupaten dan elemen lainnya bekerjasama mengantisipasi kenaikan harga beras yang seakan tak terkendali itu.
“Solusinya, pemerintah harus melakukan komunikasi agar membuat masyarakat tidak panik. Jangan sampai situasinya seperti terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM),” tutur Iqbal.
BACA JUGA : Walhi Sebut Kalsel Sedang Sakit, Lahan Pertanian Terancam Ekspansi Tambang dan Sawit
Menurut dia, kolaborasi lewat tukar menukar infomasi dari tim pengendalian inflasi daerah dengan satgas pangan, bisa dilakukan lewat kontrol harga beras. “Penting pula, tim pengendali inflasi daerah agar mengawasi mengenai ketersedian beras. Dalam hal ini, peran Bulog sangat strategis dalam mengendalikan atau menstabilkan harga,” tegas Iqbal.
Ekonom STIE Indonesia ini mengatakan pemerintah juga perlu turun tangan dengan menggalakkan operasi pasar. Sebab, menurut Iqbal, campur tangan pemerintah sangat penting dalam menyikapi ancaman krisis pangan dengan naiknya harga beras lewat operasi pasar.
BACA JUGA : Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Komersil Mengancam Produktivitas Pangan Kalsel
“Kemudian, kerja sama antar daerah penghasil beras (padi) seperti Anjir (Serapat) Kabupaten Batola, Gambut (Kabupaten Banjar), serta daerah lainnya di Kalsel dalam memenuhi pasokan pangan. Ini demi menjamin ketersediaan stok beras di Kalsel,” pungkas Iqbal.(jejakrekam)