BERALIH fungsinya sejumlah lahan pertanian produktif menjadi berbagai kawasan komersil seperti perumahan, membuat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel Syamsir Rahman menyesalkan hal tersebut.
BAGINYA hal ini bisa berdampak pada peningkatan produktifitas pangan di Kalsel. Apalagi Kalsel digadang sebagai salah satu penyanggga pangan ibukota baru di Provinsi Kaltim ke depannya.
“Khususnya daerah yang mudah sekali memberikan izin untuk pengembangan perumahan dan komersil. Padahal sebelumnya dilahan itu adalah lahan pertanian yang produktif,” ungkapnya.
Memang ada aturan lahan pertanian yang dikomersilkan bisa diganti dengan lahan lainnya. Yaitu untuk 1 hektar lahan pertanian yang dikomersilkan, diganti dengan 4 hektar lahan di daerah lainnya.
“Tapi untuk membuat lahan yang diganti itu menjadi lahan pertanian yang produktif, setidaknya membutuhkan waktu 10 – 20 tahun. Makanya kalau terlalu masif Pemda setempat memberikan peluang lahan pertanian dirubah menjadi kawasan perumahan hingga komersial, ini bisa jadi masalah serius kedepannya bagi produktifitas pangan Kalsel,” tambahnya.
Karena itulah, dirinya meminta Pemda setempat untuk tidak terlalu mengumbar izin alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan komersil, khususnya di daerah-daerah yang memang punya produktifitas pertanian tinggi.
“Kami di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel tidak bisa apa-apa, karena izin tersebut adalah kewenangan dari pemerintah kabupaten dan kota di Kalsel,” katanya.
Saat ini memang produktifitas pangan di Provinsi Kalsel belum bergitu terpengaruh, karena tiap tahunnya masih selalu surplus, utamanya untuk komoditas pangan jenis beras.
“Untuk tahun ini kita targetkan produksi pangan jenis beras kita tembus 1,1 juta Ton. Memang masih surplus, tapi kalau kedepanya kita juga diminta untuk menjadi penyangga pangan ibukota, produktifitas ini harus terus ditingkatkan lagi,” pungkasnya.(jejakrekam)