Oleh : Setia Budhi
TIGA terakhir saya lebih banyak pulang kampung di Ibukota Kabupaten Barito Kuala, selain ziarah ke makam orangtua, juga mengikuti perkembangan peralihan kekuasaan bupati kepala daerah.
TENTU saja, selain hal itu, adalah terkait dengan problematika lingkungan hidup yang tidak semakin membaik. Entah berapa juta metrik ton batubara diangkut dengan tongkang dari hulu Sungai Barito melalui sungai, tetapi keadaan penduduk yang dilalui tongkang itu dan yang tinggal di tepi tidak banyak berubah.
Entah ke mana dana corporate social responsibility (CSR) atau program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) untuk masyarakat yang terdampak dari debu batubara atau mungkin ‘emas hitam’ itu yang berjatuhan di sungai itu diarahkan, bagaimana bentuk program serta apa kelanjutannya? Tidak ada informasi yang akurat.
BACA : Eksploitasi Gila-Gilaan, Deposit Batubara Kalsel Diprediksi Habis pada 2030
Dana CSR perusahaan tambang batubara konon kabarnya dikelola oleh pemerintah daerah (pemda), tapi di mana dan bagaimana pengelolaanya? Jelas publik tidak dapat mengetahuinya, zaman transparan dan keterbukaan seperti sekarang ini masih susah sungguh. Semua gelap gulita.
Informasi tersembunyi mengatakan bahwa pemda yang terdampak perusahaan tambang batubara mendapatkan bagian masing-masing Rp 12 miliar hingga Rp 22 miliar dari dana CSR lewat pemberdayaan masyarakat. Tetapi lagi-lagi sumber informasi ini belum tentu dapat dipercaya.
BACA JUGA : Pemberian Royalti 0% dalam UU Cipta Kerja Dianggap Kado Negara untuk Pengusaha Tambang
Jika pun misalkan dana besar itu diproyeksikan untuk memberdayakan masyarakat desa, ada kemungkinan desa-desa yang dilibatkan atau yang menjadi tujuan adalah desa yang tidak berada pada area terdampak angkutan batubara.
Ambil contoh, dana CSR untuk menunjang program ketahanan pangan di desa-desa di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola untuk program penggemukan sapi. Informasi seperti ini pun tidak masuk sebagai kategori akurat sebab pengelolaan dana CSR yang tidak terbuka pertanggungjawabannya.
BACA JUGA : Setahun Keruk Batubara Senilai Rp 200 Triliun, Kalsel Disebut Dijatahi 5 Persen Saja
Ada yang menarik bahwa hampir seluruh pimpinan mamajemen atau petinggi perusahaan tambang batubara terbesar di Kalimantan Selatan mengunjungi proyek Klinik Bekantan di Pulau Bakut. Salah satu pulau kecil yang berada di perairan Sungai Barito, tetapi uniknya para petinggi perusahaan itu tidak pernah terdengar mengunjungi desa terkecil dan terpencil di Sungai Barito.
BACA JUGA : Paruh 2017, Batubara Kalsel Setor Rp 4,3 Triliun ke Pusat
Kunjungan pada proyek dengan dana mencapai miliaran rupiah itu untuk menegaskan kepedulian terhadap satwa yang ditampilkan secara terbuka kepada dunia internasional. Tetapi ujung cerita dari simulakrum itu adalah pertanyaan apa dampak positif perusahaan tambang fosil itu terhadap situasi kemanusiaan pada ribuan manusia, bayi, anak-anak, perempuan dan generasi muda yang tinggal di sepanjang Sungai Barito? (jejakrekam)
Penulis adalah Aktivis Pemberdayaan Masyarakat
Akademisi FISIP Universitas Lambung Mangkurat
Pencarian populer:https://jejakrekam com/2022/12/10/pertanyaan-publik-ke-mana-program-csr-untuk-masyarakat-sungai-barito/