WAKIL Walikota Banjarmasin H Arifin Noor membuka Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Se-Kota Banjarmasin, berlangsung di Aula Bappedalitbang Kota Banjarmasin, Senin (31/10/2022).
KEGIATAN turut dihadiri Kepala Dinas DPPKBPM Kota Banjarmasin M Helfian Noor, Kepala Bappedalitbang Kota Banjarmasin Ahmad Syauqi, Tim P2S Kelurahan atau yang mewakili beserta jajaran terkait.
H Arifin Noor berharap, pertemuan TP2S berkenaan dengan monitoring dan evaluasi penanganan stunting di masing-masing kelurahan dapat menguatkan sinergi serta langkah-langkah solutif sehingga target 14 persen angka penurunan stunting pada tahun 2024 nanti dapat terwujud.
BACA: Target Angka Stunting 14 Persen di 2024, Wakil Walikota Banjarmasin Minta IPeKB Berkiprah Aktif
“Kami bersama Bappeda dan DPPKBPM terus melakukan pendataan dan evaluasi, kita tahu ada 14 kelurahan yang jadi fokus kami saat ini. Untuk itu melalui aksi dapur sehat (Dashat), kemudian juga audit stunting diharapkan target ini bisa dicapai,” ucapnya.
Sementara itu ujar Kepala DPPKBPM Helfianoor mengatakan, melalui kegiatan monev tersebut diharapkan kelurahan dapat berperan aktif dalam mendorong penurunan angka stunting di Kota Banjarmasin.
“Di kelurahan ada dibantu oleh kader pembangunan manusia (KPM) di mana ditempatkan 1 orang per kelurahan, yang tugas mereka ialah melakukan pendataan terhadap anak balita dan ibu hamil untuk seribu hari kehidupan,” ujarnya.
BACA JUGA: TP2S Kota Banjarmasin Ditarget Turunkan Angka Stunting Hingga 14 Persen
Ia berharap, sinergi KPM bersama Kelurahan dan stakeholder terkait lainnya dapat berlangsung dengan baik.
“Kemudian terkait dengan 5 cakupan layanan di antaranya air bersih, sanitasi, jamban yang layak, layanan posyandu dan PAUD. Data-data itulah yang nantinya akan menjadi angka konvergensi di Kota Banjarmasin,” tambah Helfianoor.
“Dengan terpenuhinya angka konvergensi di atas 70 persen, maka angka konvergensinya dianggap sudah baik, ini yang tengah kita evaluasi dengan sinergi KPM di lapangan bersama kelurahan, puskesmas hingga ke tingkat RT terkait pendataan warga,” tutupnya.(jejakrekam)