Foto: Ahmad Husaini
KETUA Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banjarmasin, Nurdin Ardalepa, meminta para petinggi kampus di Kalimantan Selatan untuk tidak mengintervensi mahasiswa saat melakukan unjuk rasa.
NURDIN menyatakan ini bukan tanpa alasan. Ia bilang pihaknya kerap menerima laporan dari rekan-rekan aktivis di lapangan terkait persoalan intervensi dari petinggi perguruan tinggi. Bahkan, sebagian mahasiswa mengaku mendapat intimidasi dari kampus.
“Kebanyakan biasanya mahasiswa yang mengikuti demonstrasi sering dapat intervensi dari kampus, padahal menyampaikan pendapat dilindungi UUD,” ujar Nurdin dalam dialog publik bertema Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam Menyuarakan Pendapat di Balai Kota Banjarmasin, baru-baru ini.
BACA JUGA: HMI Banjarmasin Ajak Generasi Milenial Berani Lapor Indikasi Politik Uang ke Bawaslu
Intimidasi yang dialami mahasiswa, lanjut Nurdin seperti ancaman Beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) diancam dicabut, jika nekat mengikuti demo.
Dia menyebut intimidasi ini bertentangan dengan UUD yang menjamin kebebasan berpendapat.”Kawan-kawan di lapangan menemui hal semacam ini (intimidasi),” tegas Nurdin.
BACA JUGA: Terkait Tuntutan HMI Banjarmasin, Ini Kata Ketua DPRD Kalsel
Di sisi lain, Nurdin menuturkan ada sejumlah isu-isu yang dikawal mahasiswa perlahan-lahan mulai meredup. Diantaranya, isu catcalling yang dilakukan oleh oknum dosen yang belum ada titik terang.
“Kami ingin ada kesepakatan antara LLDIKTI, Kejati dan Polda Kalsel bagaimana jika kami ingin turun aksi jika ada dosen atau kampus yang mengintervensi, (perlindungan) yang kami ingin sepakati,” tegas Nurdin. (jejakrekam)