HMI Banjarmasin Ajak Generasi Milenial Berani Lapor Indikasi Politik Uang ke Bawaslu

PARA aktivis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjarmasin menyerukan kepada generasi milenial agar ikut berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, khususnya di kota seribu sungai.

KETUA HMI Banjarmasin, Muhammad Faisal Akbar, menyebut salah satu bentuk pengawasan pilkada bisa dengan cara berperan mengawasi praktik politik uang yang rentan terjadi pada masa seperti ini.

“Dalam kondisi pandemi seperti ini, saat masyarakat mengalami krisis ekonomi, praktik politik uang sangat rentan terjadi. Maka kita sebagai mahasiswa yang merupakan kaum intelektual dan kaum milenial harus aktif mengkampanyekan gerakan milenial tolak politik uang. Kita harus siap melaporkan jika ada paslon yang melakukan politik uang” kata Muhammad Faisal Akbar, Ketua HMI Banjarmasin, Senin (23/11/2020).

BACA JUGA: Warga Alalak dan Kuin Deklarasi Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang

Menurutnya keterlibatan milenial dalam menolak politik uang menjadi satu keharusan agar iklim demokrasi di Banjarmasin semakin sehat. Kata Ical -sapaannya-, Banjarmasin yang identik dengan tingkat regeliusitas yang tinggi jangan sampai dicederai oleh Paslon dengan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187 A ayat 1 dan 2 tentang Pilkada, ditegaskan pemberi maupun penerima ‘uang politik’ bisa dijerat pidana berupa hukuman penjara. Artinya Pilkada Banjarmasin merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat tidak sekadar jadi objek Demokrasi tapi juga sebagai subjek demokrasi harus berperan aktif dalam pengawalan pilkada Banjarmasin.

BACA JUGA: Khawatir Politik Uang, Ustadz Jamaah Sari : Yang Menyogok dan Disogok Haram Hukumnya!

“Dalam demokrasi keberpihakan itu wajar, namun praktik yang mencederai demokrasi seperti mendulang suara lewat politik uang tidak bisa dimaklumi. Sesuai dengan khittah perjuangannya HMI akan melaporkan jika ada indikasi politik uang dari paslon, ini merupakan ikhtiar HMI untuk mewujudkan demokrasi yang sehat di Banjarmasin” tambahnya.

“Saya yakin bawaslu kota melewati setiap pengawas yang ada pada setiap kecamatan juga sangat terbuka dengan laporan temuan jika ada, bahkan dengan tegas Komisioner Bawaslu Kota Banjarmasin mengatakan akan merahasiakan identitas pelapor,” pungkasnya. (jejakrekam)