Pro-Kontra Pemindahan Ibukota Kalsel, Pakar Kota ULM: Bukti Kearifan Lokal Dikesempingkan
PAKAR kota Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Akbar Rahman mengakui Banjarbaru jauh lebih unggul dibandingkan Banjarmasin, sehingga layak menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.
“BANJARBARU memang sedikit di atas Banjarmasin secara fisik baik kontur maupun geografis. Kondisi tanah ini lebih menguntungkan untuk pembangunan,” ucap Akbar Rahman kepada jejakrekam.com, Senin (21/2/2022).
Berbeda, menurut Akbar, dengan kondisi lahan basah dan luas wilayah Banjarmasin yang lebih sempit, sehingga menjadi kendala dalam proses pembangunan dan pengembangan kota.
“Namun perlu juga dijadikan pelajaran bahwa kota dengan batas wilayah kecil menjadi kendala di kemudian hari. Itu ketika ibukota menjadi pusat kegiatan dan pemerintahan,” papar doktor urban design lulusan Saga University Jepang ini.
BACA : Antara Gambut Raya dan Banjarbakula, Pakar Kota ULM : Sudah Punya Landasan Hukum!
Akbar mengatakan sebaliknya potensi batas wilayah yang sempit ini justru jgua terdapat di Banjarbaru. Hal ini bisa menjadi kendala yang sama berulang kembali di masa mendatang. “Bisa jadi, justru Banjarbaru juga mengalami kondisi yang sama dengan Banjarmasin,” kata arsitek dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalsel ini.
Dalam terminologi Akbar, justru memindah ibukota suatu wilayah, sama halnya memindah rumah. Ketika, semua penghuni rumah akan berpengaruh dan saling memengaruhi.
Analisis Akbar, hal ini akibat ketidakterbukaan dan kesan tergesa-gesa akan berdampak negatif pada proses keberlanjutannya. Menurut dia, ruang publik dan pendapat publik sebenarnya tidak boleh diabaikan. Komunikasi yang baik dari seluruh pemangku dan masyarakat wajib adanya.
“Kota yang ditinggalkan perlu ‘replaned atau direncana ulang dengan matang. Tanpa itu, akan memunculkan masalah baru,” kata Akbar.
BACA JUGA : Menolak Ibukota Kalsel ke Banjarbaru, Syaifullah Ingatkan Rosehan Soal Visi-Misi 2R!
Magister teknik lulusan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini mengakui pemindahan ibukota juga tidak terlepas dari pengaruh politik. Hanya saja, Akbar mengingatkan sebenarnya nilai sejarah harusnya menjadi pertimbangan.
“Pemindahan ibukota bukan hanya soal tempat baru yang lebih nyaman, namun konten di dalamnya juga harus berisi. Nilai historis dan budaya harus ada pada porsi dan tempat yang tepat,” ungkap Akbar.
BACA JUGA : Pasal 4 RUU; Ibukota Kalsel di Banjarbaru, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina: Uji Publik Dulu!
Sebagaimana filosofi yang berkembang di masyarakat Banjar sebagai mayoritas penduduk Kalsel, Akbar mengatakan istilah ruhui rahayu dan rakat mufakat harus terdepan yang sudah mendarah daging di masyarakat Banua.
“Kompromi politik jangan menciderai dan merugikan masyarakat. Partisipasi masyarakta harus dibuka seluas-luasnya,” papar anggota Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia (IABHI.
Menurut Akbar, ibukota adalah simbol pemersatu seluruh wilayah, sehingga sepatutnya jangan sampai menjadi pemicu munculnya pro dan kontra.
BACA JUGA : Dibanding Banjarmasin, Ketua DPRD Kalsel Nilai Banjarbaru Jauh Lebih Layak Ibukota Provinsi
“Munculnya pro-kontra menandai adanya bagian yang masih kosong dan menjadi penanda yang kurang baik untuk memulai pemindahan. Ruhui rahayu, rakat mufakat dan waja sampai kapuitng harus ditancapkan sebagai pondasi utamanya,” kata Ketua Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik ULM ini.
Akbar menegaskan secara fisik layak beberapa bagian, secara nonfisik masih perlu pelayakan di ibukota Provinsi Kalsel yang pindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru.
“Sebab, kota atau ibukota bukan soal fisik saja, tapi juga soal isi atau nonfisik). Ada akar yang sdah tertanam dalam yang memengaruhi rasa buahnya. Perlu disempurnakan dan kearifan lokal Banua seperti ruhui rahayu, rakat mufakat, kayuh baimbai dan waja sampai kaputing jangan sampai dilupakan,” pungkas Akbar.(jejakrekam)