Dibanding Banjarmasin, Ketua DPRD Kalsel Nilai Banjarbaru Jauh Lebih Layak Ibukota Provinsi

LEGALITAS Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan telah dikuatkan dengan UU baru. Belied ini pun disahkan DPR RI dalam rapat paripurna di Senayan Jakarta pada Jumat (18/2/2022).

“KAMI tentu menyambut positif pemindahan ibukota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru yang telah disahkan melalui UU Pembentukan Provinsi Kalsel oleh DPR RI,” ucap Ketua DPRD Provinsi Kalsel H Supian HK kepada jejakrekam.com, Minggu (20/2/2022).

Menurut dia, perbanding luas wilayah antara Banjarmasin dengan Banjarbaru juga sangat jauh terpaut. Saat ini, Banjarmasin hanya memiliki luas wilayah 98,46 kilometer persegi (km2) dibanding Banjarbaru dengan 371,4 km².

“Jadi, dalam pengembangan ibukota Provinsi Kalsel jauh lebih layak Banjarbaru dibandingkan Banjarmasin,” ucap Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel.

Supian menyebut dengan pindahnya ibukota Provinsi Kalsel ke Banjarbaru, maka Banjarmasin bisa ditata ulang dan fokus menjadi kota perdagangan (niaga), bisnis dan jasa, apalagi ditopang Pelabuhan Trisakti.

BACA : Menolak Ibukota Kalsel ke Banjarbaru, Syaifullah Ingatkan Rosehan Soal Visi-Misi 2R!

Dari segi jumlah penduduk, Supian mengatakan Banjarmasin juga terbilang padat. Berdasar data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2020, total penduduk Banjarmasin sebanyak 671.690 jiwa dengan kepadatan 6.822 jiwa/km².

Sementara, Banjarbaru berdasar data BPS tahun 2020 berjumlah 247.802 jiwa, terdiri dari lima kecamatan dan 20 kelurahan.

“Dengan kondisi, penduduk Banjarmasin sudah terlalu padat. Apalagi, secara geografis berada di bawah permukaan laut sehingga ketika hujan turun bersamaan dengan air pasang beberapa kawasan jadi terendam dan lambat pengeringannya,” beber Supian.

BACA JUGA : Tolak Ibukota Provinsi Pindah ke Banjarbaru, Eks Wagub Kalsel Siap Pasang Badan

Atas kondisi geografis berada di dataran rendah dan rawa berpaya-paya itu, wakil rakyat asal dapil Kalsel V (Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong) memandang Banjarmasin sudah kurang layak sebagai ibukota provinsi.

“Bandingkan dengan Banjarbaru secara geografis berada di dataran tinggi, sehingga lebih mudah untuk penataan pembangunan. Apalagi, lahan di Banjarbaru juga luas, sehingga sangat dibutuhkan dalam pengembangan wilayah ke depan,” papar Supian.

Ia mengingatkan dalam kajian historis pemindahan pusat pemerintahan atau ibukota Provinsi Kalsel juga telah dijalankan di masa Gubernur Kalimantan periode 1950-1953 Dr Murdjani.

“Jadi, Banjarmasin itu sudah selayaknya sebagai kota bandar karena itu memang sejarahnya. Sedangkan, Banjarbaru sangat layak jadi ibukota Kalsel, apalagi beberapa kantor pemerintah provinsi juga sudah berkedudukan di Banjarbaru,” tegas Supian.

BACA JUGA : Pasal 4 RUU; Ibukota Kalsel di Banjarbaru, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina: Uji Publik Dulu!

Dia menegaskan rencana pemindahan ibukota Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru yang diwujudkan Gubernur Rudy Ariffin dalam dua periode 2005-2010 dan 2010-2015, juga didukung penuh Paman Birin.

Bahkan, menurut Supian, Gubernur Kalsel dua periode Sahbirin Noor saat berpasangan dengan Rudy Resnawan periode 2015-2020 dan kini dengan Wagub H Muhidin periode 2021-2026 juga mendukung belied tersebut.

“Jangan tak perlu lagi menyoal pemindahan ibukota Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru, karena sudah dikuatkan dengan UU Pembentukan Provinsi Kalsel. Bahkan, saya yakin 13 kabupaten dan kota di Kalsel pun akan mendukung itu,” tegas Supian.

BACA JUGA : Banjarbaru Jadi Ibukota Provinsi Kalsel, Ini Kata Aditya Mufti Ariffin

Masih menurut dia, saat ini dengan 4 juta penduduk Kalsel yang tersebar dari 2 kota dan 11 kabupaten bisa lebih fokus menyongsong sebagai pintu gerbang ibukota negara Nusantara di Kalimantan Timur.

“Mari kita fokus membangun Banua Kalsel agar semakin maju. Apalagi, jarak Banjarmasin dengan Banjarbaru juga tidak terlampau jauh hanya kurang lebih 35 kilometer. Saat ini juga telah terkoneksi dengan jaringan moda transportasi Banjarbakula,” papar Supian.

Ia pun mengajak agar bisa menggali potensi positif dibalik pemindahan ibukota Provinsi Kalsel ke Banjarbaru. “Ya, ketimbang kita menonjolkan hal-hal negatif justru bisa menghambat pembangunan Kalsel ke depan yang lebih mapan,” pungkas politisi senior beringin ini.(jejakrekam)

Pencarian populer:Dprd kalsel