Menolak Ibukota Kalsel ke Banjarbaru, Syaifullah Ingatkan Rosehan Soal Visi-Misi 2R!
TERPILIH sebagai pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin-HM Rosehan Noor Bachri dengan ikon 2R pada Pilgub Kalsel 2005, ada visi-misi yang telah tertuang dalam dokumen negara.
VISI-MISI 2R diusung koalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini merebut 469.362 suara atau 32,36 persen dalam Pilgub Kalsel pada akhir Juni 2005.
Rudy Ariffin-Rosehan NB (2R) ditetapkan sebagai Gubernur-Wakil Kalsel periode 2005-2010, dan mengalahkan rivalnya. Yakni, duet Ismet Ahmad-Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah-Abdul Hafiz Anshary, Sjachriel Darham-Noor Aidi dan Ramlan-Baderani.
Nah, dalam visi-misi 2R salah satunya adalah pemindahan ibukota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Hingga visi-misi ini terealisasi pada periode kedua, Gubernur Rudy Ariffin bersama Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan periode 2010-2015. Hal ini sejalan dengan UU Provinsi Kalsel yang baru yang menempatkan Banjarbaru sebagai ibukota provinsi menggantikan Banjarmasin.
BACA : Pasal 4 RUU; Ibukota Kalsel di Banjarbaru, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina: Uji Publik Dulu!
“Fakta hukum ini harus diingat oleh Pak Rosehan Noor Bachri. Jadi, saya minta Pak Rosehan konsisten dengan visi, misi dan program saat 2R menyampaikan hal itu di hadapan rapat paripurna DPRD Kalsel ketika menjadi pasangan calon gubernur-wakil gubernur pada 2005 silam,” kata Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP PPP, H Syaifullah Tamliha kepada jejakrekam.com, Minggu (20/2/2022).
Pernyataan Syaifullah Tamliha ini menyikapi statement Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalsel HM Rosehan Noor Bachri yang juga eks wakil gubernur yang akan siap pasang badan untuk menolak pemindahan ibukota provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru.
“Saya ingatkan kembali bahwa janji-janji politik 2R ketika itu masih terekam dengan sebagai dokumen negara,” kata Syaifullah Tamliha.
BACA JUGA : Tolak Ibukota Provinsi Pindah ke Banjarbaru, Eks Wagub Kalsel Siap Pasang Badan
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP ini mengakui ketika 2R terpilih sebagai pasangan kepala-wakil kepala daerah Kalsel periode 2005-2010, saat itu dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Kalsel hasil Pemilu 2004.
“Saat kami menjadi anggota DPRD Kalsel memang hanya menyetujui istilah sementara ketika itu. Yakni, pemindahan pusat pemerintahan dari Banjarmasin ke Banjarbaru,” kata Syaifullah Tamliha.
Saat itu, Syaifullah merupakan Ketua Fraksi PPP DPRD Kalsel ingat betul jika rencana pemindahan ibukota provinsi sebenarnya sudah lama digaungkan khususnya di awal pemerintahan Rudy-Rosehan.
“Apa yang diterapkan di Kalsel sebenarnya meniru keberhasilan pemindahan pusat pemerintahan administrasi federal Malyasia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya (Selangor),” papar Syaifullah.
BACA JUGA : Banjarbaru Jadi Ibukota Provinsi Kalsel, Ini Kata Aditya Mufti Ariffin
Mantan Sekretaris DPW PPP Kalsel ini menegaskan posisi Banjarmasin sebagai pusat kota perdagangan dan bisnis di Kalsel memang patut dipertahankan. Ini terkait dengan sejarah panjang Banjarmasin sejak era Kesultanan Banjar, kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia (RI).
“Sedangkan, Banjarbaru tentu sangat layak sebagai ibukota Provinsi Kalsel yang baru, karena merupakan kota baru dengan ketersediaan lahan yang sangat memadai,” kata Syaifullah.
BACA JUGA : Ini Visi-Misi Duet BirinMu Demi Sambut Kalsel Jadi Gerbang Ibukota Negara
Dia mengingatkan kondisi Banjarbaru memang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 100 tahun sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalsel.
“Makanya, di Banjarbaru harus diatur dan perlu pembatasan terhadap pendirian pusat perbelanjaan dan hotel berbintang. Kebijakan ini telah diterapkan di ibukota Australia khususnya Canberra,” pungkas Syaifullah.(jejakrekam)
Pencarian populer:Rosehan nb