Jelang Pilkada 2024, Pengamat Politik Saran Plt Bupati Batola Nanti Paham Daerah
PENGAMAT politik FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Setia Budhi melihat dampak dari Pemilu dan Pilkada 2024 akan banyak daerah yang dipimpin pelaksana tugas (plt).
“TUGAS pelaksana tugas kepala daerah khususnya di Kalimantan Selatan jelang pilkada serentak pada 2024 mendatang dalam rentang waktu yang cukup panjang,” ucap Setia Budhi kepada jejakrekam.com, Jumat (11/2/2022).
Ambil contoh, menurut Setia Budhi adalah jabatan plt kepala daerah untuk Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Hulu Sungai Utara (HSU). Ini karena dua jabatan bupati-wakil bupati ini berakhir pada bulan-bulan akhir 2022 mendatang.
“Jika pelaksana tugas dijabat dalam waktu yang panjang, khawatir akan muncul kepemimpinan yang tidak efektif, di bawah tekanan oligarki dan dampak ikutan lainnya seperti pemerintahan daerah yang tidak stabil, pelayanan masyarakat bias jadi terhambat,” papar Ketua Program Studi Sosiologi FISIP ULM ini.
BACA : Catatan 2 Tahun Kepemimpinan Daerah Kabupaten Batola, Pandemi dan Sungainya
Menurut Setia Budhi, kehadiran pelaksana tugas mungkin membuat pemerintah daerah (pemda) sangat tidak efektif, karena tidak dipimpin oleh kepala daerah definitif.
“Di masa pandemi, dengan refocusing anggaran, tidak dapat melakukan pengambilan keputusan yang sangat fundamental,” ucapnya.
Untu itu, Setia Budhi menyarankan agar bagi figur yang mengisi jabatan pelaksana tugas harus benar-benar dapat memahami kondisi atau karakteristik daerah atau kabupaten yang dipimpinnya.
BACA JUGA : Tahun Terakhir Memimpin, Plt Bupati HSU Bertekad Tuntaskan Visi Misi Pembangunan
“Penunjukan pelaksana tugas menjadi menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Pemprov Kalsel. Tentu saja dengan melihat jenjang kepangkatan yang memenuhi syarat undang-undang,” ucapnya.
Secara khusus Kabupaten Batola, Setia Budhi menginginkan agar pejabat Pemprov Kalsel yang akan ditunjuk dengan beberapa nama yang paham dengan kondisi daerah ini.
“Ya, seperti Akhmad Fydayeen, yang sekarang sebagai Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pengalaman sebagai orang dalam yang memahami karakter pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Batola. Tentu saja, pengalaman pernah Plt Walikota Banjarmasin, akan sangat penting membawa pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, menjelang pemilu atau pilkada,” paparnya.
BACA JUGA : Ada 6 Bupati-Wabup di Kalsel Berakhir 2023, Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024
Selain Akhmad Fydayeen, ia juga melihat sosok nama Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman yang sebenarnya tidak asing dengan Kabupaten Batola. Ini karena yang bersangkutan mempunyai pertalian sejarah dengan kabupaten yang berada Ulek Barito ini.
Masih menurut Setia Budhi, jika pelaksana tugas dari Kementerian Dalam Negeri, bisa saja Mendagri menunjuk nama pejabat di Kementerian Transmigrasi juga mempunyai komitmen kuat karena faktor pemahaman terhadap karakter masyarakat Batola.
BACA JUGA : Dianggarkan Secara Bertahap, Dana Pilkada Kalsel 2024 Disiapkan Rp 400 Miliar
“Batola tidak kekurangan tokoh yang akan menjadi pelaksana tugas. Itu sebabnya menjadi tantangan tersendiri meneruskan dan memperbaiki dan memajukan pembangunan daerah ini, supaya tidak tertinggal dengan daerah lainnya,” pungkas dosen senior FISIP ULM ini.(jejakrekam)