Tolak Solusi Iklim Palsu COP 26, Walhi Kalsel Bentangkan Spanduk #SaveMeratus di Sungai Barito
MENYIKAPI pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada forum tingkat tinggi tahunan COP 26 yang diikuti 197 negara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, angkat bicara.
DIREKTUR Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono bersama jaringan anggota dan sahabat Walhi serta jaringan strategis membentangkan spanduk #SaveMeratus dan sikap atas ancaman perubahan iklim di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, Sabtu (6/11/2021).
Untuk diketahui, Conference of the Parties (COP) atau konferensi para pihak merupakan forum tinggi tahunan bagi 197 negara untuk membicarakan perubahan iklim dan membahas rencana negara-negara dunia dalam menanggulangi perubahan iklim. Kali ini COP yang ke-26 digelar pada 31 Oktober hingga 12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia.
“Walhi menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi pada COP 26 tersebut. Pasca itu cuitan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar di Twitter juga menuai kontroversi. Walhi menyadari bahwa perubahan iklim terjadi secara sistematis dan bukan tanpa sebab,” papar Kisworo dalam keterangannya kepada jejakrekam.com, Sabtu (6/11/2021).
BACA : Korban Banjir Menang di Pengadilan, Walhi Minta Gubernur Kalsel Segera Laksanakan Perintah PTUN
Menurut Kisworo, di Kalsel sendiri setengah wilayah daratannya telah dikuasai atau dibebani perizinan industri ekstraktif.
“Jika dikaitkan, bentuk perizinan yang serampangan inilah hulu dari perubahan iklim. Deforestasi atau penggundulan hutan, alih fungsi kawasan hutan telah nyata menjadi sumber terlepasnya karbon begitu cepat dan membawa ancaman bencana ekologis,” papar aktivis senior Walhi Kalsel ini.
Cak Kiss-sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa bencana ekologis banjir yang menimpa beberapa daerah di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan seharusnya menjadi teguran keras. Khususnya, bagi pemerintah untuk sadar diri dan segera melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan dan kegiatan pembangunan yang ada.
“Hutan yang dulu kita banggakan sebagai paru-paru dunia kini tak bersisa, kebakaran hutan dan lahan diduga menjadi bagian erat ekspansi perusahaan sawit secara besar-besaran,” ucap Cak Kiss.
BACA JUGA : Konflik Agraria, Rakyat Selalu Kalah, Walhi Kalsel Desak Pemerintah Usut Perusak Lingkungan
Ia melihat banyaknya lubang tambang tanpa reklamasi juga merusak paru-paru dunia. Begitu juga, kata Cak Kiss, ancaman yang nyata bagi pulau pulau kecil di Kalsel juga sudah dikuasai pertambangan dan perkebunan, seperti Pulau Laut dan Pulau Sebuku.
“Pulau kecil yang rentan terhadap perubahan iklim seharusnya dilindungi bukan malah dibebani dengan kerja berat,” ucap Cak Kiss.
Ia mengatakan beban perizinan industri ekstraktif dan perizinan lainnya sudah menyandera lebih dari 50 persen total wilayah Kalsel dengan luas 3,7 juta hektare.
BACA JUGA : Menang di Mahkamah Agung, Walhi Ingatkan Perjuangan #SaveMeratus Masih Panjang
Adapun beban perizinan tersebut di antaranya 1,17 juta hektare atau 31,20 persen mineral dan batubara, 207.477 hektare atau 5,55 persen konsesi perkebunan (sawit), 754.702 hektare atau 20,19 persen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
Menurut Cak Kiss, temuan Walhi Kalsel pada tahun 2019, Pemprov Kalsel diduga telah merekomendasikan pelepasan kawasan hutan atau tukar guling kawasan seluas 17.113,53 hektare untuk kepentingan korporasi perkebunan sawit skala besar di dua kabupaten di Kalsel.
“Praktik serampangan pelepasan kawasan hutan untuk korporasi ini memperbesar potensi gesekan antara masyarakat tani hutan dengan perusahaan,” ucap Cak Kiss.
Ia mengatakan seperti diketahui bersama, pada bulan Oktober lalu tepatnya pada Kamis, (21/10/2021). Presiden Jokowi meresmikan pabrik biofuel sawit swasta yang diduga sumber sawit yang diproduksi telah banyak memicu konflik agraria dan mengkriminalisasi jurnalis serta aktivis.
“Indonesia dan khususnya Kalimantan Selatan lagi sakit, seharusnya bikin kebijakan dan program kerja untuk mengobatinya bukan malah membuat semakin sakit,” kata alumni Fakultas Perikanan ULM ini.
BACA JUGA : Tantang Dialog soal Banjir, Walhi Kritik Kunjungan Presiden Jokowi ke Kalsel
Cak Kiss mengatakan sepatutnya Presiden Jokowi sadar bahwa kekuatan korporasi bukan untuk ditakuti tetapi sebaliknya korporasi harus tunduk pada negara atas nama kedaulatan negara dan Pancasila.
Dalam momentum COP 26, Walhi Kalsel menyatakan sikap dan mendesak Pemerintah Republik Indonesia. Yakni, menolak praktik perdagangan karbon berbasis mekanisme pasar, menjadikan pembahasan Loss and Damage akibat krisis iklim sebagai agenda yang mendesak.
“Mempercepat phasing out PLTU batubara sebelum 2030 dan menghentikan solusi iklim palsu. Kemudian, menyelamatkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dari dampak krisis iklim,” cetus Cak Kiss.
Menurut dia, pemerintah juga harus melakukan pendekatan negosisasi berbasis hak bagi masyarakat adat, nelayan, petani, kelompok muda, perempuan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.(jejakrekam)