Polarisasi HMI-PMII Jelang Muktamar, Tokoh NU Kalsel Sebut Banyak Agenda Belum Tuntas
AROMA persaingan antara elemen Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terasa makin tajam, jelang Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung pada 23-25 Desember 2021.
HAL ini dikarenakan di tubuh ormas Islam ini, banyak tokoh alumni dari organisasi kemahasiswaan yang turut memperebutkan posisi bergengsi. Hal ini memicu polarisasi antara kubu HMI dan PMII jelang perebutan kursi Ketua Umum PBNU ke depan.
“Jujur saja, Muktamar ke-34 NU yang akan berlangsung di Lampung pada akhir Desember nanti, tidak keren. Sebab, sudah terjadi polarisasi antara HMI dan PMII. Padahal, banyak agenda yang belum tuntas digarap NU sendiri,” ucap Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalsel, HM Syarbani Haira kepada jejakrekam.com, Selasa (19/10/2021).
Menurut dia, NU ke depan harusnya bisa menatap maju ke depan, tak perlu lagi berbicara soal polarisasi atau kubu-kubuan yang sebenarnya tak bagus bagi pendidikan politik atau kaderisasi di tubuh ormas Islam tersebut.
“Dalam tubuh NU ini sebenarnya yang perlu kita pertajam lagi adalah tata kelola dan program kerja. Inilah mengapa masalah polarisasi PMII dan HMI tak boleh dibawa ke ranah NU atau muktamar. Sudah cukup persaingan itu di level mahasiswa. NU itu adalah rumah besar bagi semua warga Nahdliyin dalam menjaga warisan para pendiri ormas ini,” beber mantan Ketua PWNU Kalsel.
BACA : Muktamar NU ke-34 Diputuskan pada 23-25 Desember, PWNU Kalsel : Keputusan Tepat
Syarbani yang juga Ketua Badan Pengeloa Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalsel ini mengatakan sebenarnya NU perlu mengejar pada bidang lainnya seperti kemajuan bidang pendidikan, menjaga wawasan kebangsaan serta pemahaman ahlu sunnah waljamaah (aswaja) yang menjadi identitasnya.
“Jadi, tidak perlu lagi siapa calon pemimpin di NU itu ditanyakan apakah dia berasal dari elemen HMI atau PMII. Itu cukup di tingkat mahasiswa yang saling berlomba untuk bermanfaat bagi publik. Silakan mereka bersaing untuk menjadi besar, jangan dibawa ke tubuh NU,” beber magister sain bidang studi kependudukan UGM Yogyakarta ini.
Syarbani mengatakan akan sangat lumrah jika para pemilik suara dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung baik PWNU maupun PCNU se-Indonesia itu diberi kebebasan untuk memilih calon pemimpinnya. Hal ini penting agar dalam pemilihan calon ketua umum tanfidziyah itu menerapkan pemilihan langsung.
BACA JUGA : Langgar Al-Hinduan, Kiprah Guru Tuha dan Saudagar Banjar di Muktamar NU Banjarmasin 1936
“Berbeda dengan pemilihan Rais ‘Aam berdasar sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (ahwa) seperti diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU yang ditetapkan pada Muktamar NU ke-33 tahun 2015 di Jombang,” bebernya.
Syarbani pun mencontohkan saat ini dalam kepengurusannya di PWNU Kalsel periode 2007-2017 bisa membangun lembaga pendidikan tinggi bernama UNU Kalsel sebagai bagian dari khidmat ormas Islam ini dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kalau kita selalu gontok-gontokan atau dipolarisasi, justru membuat NU malah akan lamban melangkah ke depan. Ini tentu harapan kita bersama agar kiprah NU benar-benar makin kokoh di negeri ini, seperti yang diamanatkan para pendiri NU,” tandasnya.(jejakrekam)
Pencarian populer:calon pbnu hmi