Foto : Istimewa
ADA keprihatinan yang mendasari DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggulirkan hak inisiatif mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) lambang daerah, nama jalan dan jembatan.
INI terkait dengan motto Batola, apakah Selidah atau Ijejela pada bagian pita lambang. Sementara, penggunaan senjata pusaka Raja Tumpang dan telabang, padi dan purun juga butuh detail baik aspek filosofis dan artistik.
“Perlu disamakan persepsinya, mengenai arti lambang dari setiap sisi detail, filosofis, artistik hingga ejaan. Hingga kini, masih ada yang menggunakan Selidah, namun ada pula menggunakan kata Ijela,” ucap Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Batola, Syarif Faisal kepada jejakrekam.com, Kamis (16/9/2021).
Menurut dia, penggunaan hak inisiatif dewan dalam raperda lambang daerah, nama jalan dan jembatan ini menjawab kegelisahan yang mengemuka di masyarakat Batola. Apalagi, ada ketidakseragaman yang terjadi di antara instansi di lingkungan Pemkab Batola.
Menurut Syarif, dalam tahap awal ini, dewan mengundang para anak-anak tokoh yang menuntut pembentukan Kabupaten Batola. Ia menegaskan berdasar fakta sejarah, hampir 90 persen yang menuntut pembentukan Kabupaten Batola berasal dari etnis Bakumpai.
BACA : Menguji Ketuaan Marabahan Perlu Pelacakan Sejarah dan Artefak
“Memang, dalam lambang Batola sudah terwakili dengan senjata pusaka Raja Tumpang. Namun, soal lambang Batola perlu dipertegas lagi. Makanya, kami mengundang para pakar, ahli bahasa Bakumpai termasuk pemenang sayembara logo Batola, keluarga Haji Majirun yang diwakili Pak Setia Budhi (dosen FISIP Universitas Lambung Mangkurat). Dalam kesempatan lain, kami akan mengundang Pak Setia Budhi,” ucap politisi muda Golkar ini.
Ia mengakui berdasar keterangan dari Pemkab Batola, mengenai lambang dan maknanya sudah dituangkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 1964, empat tahun setelah resmi Kabupaten Batola berdiri pada 1960.
“Nah sayembara ini dimenangkan orangtuanya Pak Setia Budhi, Haji Majirun yang seorang guru dan seniman pada tahun 1959. Memang, kata Selidah yang dipakai sejak awal, bukan Ijejela,” kata Syarif.
Dengan sejarang panjang lambang Batola itu, Syarif mengatakan perlu diperjelas secara detail, apa maksud dari purun padi, dan berapa helai yang mengandung makna filosofis agar diketahui publik.
BACA JUGA : Islam Sapa Bakumpai, Sunang Bonang dan Sunan Giri Pernah Berniaga di Marabahan
“Seperti kata Ije Jela dalam bahasa Bakumpai berarti satu lidah, namun ternyata belum dijabarkan secara rinci. Apalagi, jika menggunakan diksi Sejela, jelas mengadopsi bahasa Indonesia atau Bahasa Banjar, maka perlu dikembalikan ke akar bahasa awalnya, Bakumpai,” urai Syarif.
Hingga kini, diakui Syarif, pihaknya bersama Bagian Hukum dan Arsip Pemkab Batola juga menelusuri dokumen mengenai lambang dan logo Batola.
Dalam kesempatan itu, Syarif pun mengakuri usulan akademisi ULM Nasrullah agar bisa dibentuk tim untuk menelusuri ketuaan Kota Marabahan, bukan hari jadi Kabupaten Batola. Sebab, beber dia, kemungkinan besar Marabahan itu lebih tua dibanding Banjarmasin tentu butuh diperkuat dokumen sejarah dan artefak.
BACA JUGA : Kota Marabahan Diyakini Lebih Tua Dibandingkan Banjarmasin
Sementara itu, peneliti sejarah dan budaya Bakumpai asal ULM, Nasrullah mengatakan saat ini memang banyak keragamaan soal motto Batola, apakah Selidah atau Ijejela. Nah, dengan adanya perda sebagai payung hukum, maka bisa jadi rujukan sahih.
“Sebagai akademisi yang lahir dan besar di Batola, kami juga mendukung agar tak hanya soal lambang dengan pemaknaan yang kental dari sisi filosofis sebagai dasar pengambil kebijakan, maka nama-nama jalan dan jembatan harus juga mengutamakan tokoh lokal yang berjasa bagi Batola. Ini menyangkut nilai kebanggaan warga Batola serta mengenang perjuangan mereka,” pungkas Nasrullah.(jejakrekam)
Pencarian populer:https://jejakrekam com/2021/09/16/apakah-ijejela-atau-selidah-dprd-batola-inisiatif-raperda-lambang-daerah/,Makns kara selidah