Foto : Istimewa
BEBERAPA hari ini, sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) direndam banjir yang sangat parah. Salahsatu penyebabnya adalah, curah hujan tinggi dan sungai tak mampu menampung hingga meluap.
KENDATI begitu, makin berkurangnya hutan di Kalsel akibat masifnya pembukaan lahan yang terjadi secara terus menerus juga turut menjadi andil besar dari bencana ekologi yang terjadi di provinsi yang kaya sumberdaya alam ini.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Rizki Niras Anggraini, Minggu (17/1/2021).
BACA : Banjir Kalsel 2021: Pemerintah Didesak Review Izin Tambang-Sawit Dan Pulihkan Sungai Kritis
Menurut anggota komisi yang membidangi Kehutanan dan perkebunan ini,
fenomena luar biasa di tahun 2021, banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel, menjadi tantangan besar bagi semua dimasa pandemi ini.
Tak dapat dielakan lagi duka, kesedihan dan kemarahan. Tapi mungkin Yang Maha Kuasa inginkan adalah instropeksi diri dari semua.
“Mungkin bencana kali ini menjadi pengingat untuk kita bertanggung jawab terhadap hutan Kalimantan Selatan. Kali ini kita sadar bahwa hutan adalah penyangga kehidupan dan kelangsungan hidup kita semua,” ujar Rizki Niras.
Wakil rakyat termuda di DPRD Kalsel ini menegaskan, tanpa hutan habislah harta, keluarga dan nyawa yang kali ini ditunjukkan melalui bencana air bah.
BACA JUGA : Pemprov Kalsel Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir, Simak Pesan Sahbirin
Sebagai manusia yang bijak, sudah saat dan seharusnya instropeksi diri diikuti dengan rencana jalan keluar dari permasalahan.
Kunci utama pencegahan bencana banjir bandang untuk tak terulang lagi adalah dengan pelestarian hutan Kalimantan Selatan.
Sangatlah penting pelestarian hutan berupa gerakan reklamasi hutan, rehabilitasi hutan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan di Kalsel.
Kemudian, lanut Niras pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan Kalimantan Selatan yang berkelanjutan demi pelestarian hutan yang mumpuni.
“Pelestarian hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dan terutama para pelaku usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan hutan dan wilayah sekitar hutan,” tandas Rizki Niras Anggraini yang lulusan Monash University ini.
Kemudian, pembinaan masyarakat sekitar hutan sebagai garda terdepan dalam pelestarian hutan harus mumpuni dan berasaskan berkelanjutan, yaitu melestarikan hutan dan mensejahterakan masyarakat.
BACA LAGI : Banjir, Pertamina Pastikan Kebutuhan BBM Dan LPG Di Kalsel Terpenuhi
Berdasarkan data BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel mencatat ada 134.654 jiwa yang terdampak banjir di 10 kabupaten/kota se-Kalsel. Angka ini mengacu update bencana sementara dari BPBD, pada Minggu (17/1/2020).
Dari jumlah itu, sebanyak 33.007 jiwa tercatat mengungsi ke posko-posko banjir yang sudah didirikan oleh pemerintah, instansi, atau warga secara mandiri.
Kabupaten HST tercatat sebagai wilayah yang paling parah terdampak, dengan total 16.100 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 64.400 orang. Menyusul kemudian Kabupaten Banjar 9.578 KK 25.601 jiwa, Kabupaten Tanah Laut 10.433 KK 34.431 jiwa, Kabupaten Balangan 1.264 KK 4.244 Jiwa.
Berikutnya, ada Kabupaten Tabalong 253 KK 770 jiwa, Kota Banjarbaru 531 KK 1.677 jiwa, Kota Banjarmasin 158 KK 716 jiwa, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 387 KK 634 jiwa serta Kabupaten Tapin 95 KK dan 285 jiwa.
Adapun dari data sementara tersebut, tercatat pula 16 orang yang dilaporkan meninggal dunia di 10 kabupaten/kota. Hanya saja, Pelaksana Tugas BPBD Kalsel, Mujiyat, belum merinci sebaran korban jiwa.(jejakrekam)