Foto : Rahim
BALAI Besar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Banjarmasin menggelar sosialisasi keamanan obat dan makanan dalam pelibatan peran serta masyarakat di Hotel Gsign, Banjarmasin, Selasa (10/11/2020).
KEPALA Balai Besar POM di Banjarmasin, Hanetje Gustaf Kakeriss mengakui ada tantangan ke depan bagi lembaganya untuk mengawasi kondisi ketahanan nasional dan kejahatan kemanusiaan.
“Ada dua kondisi dalam tantangan menghadapi era globalisasi saat ini, yaitu ketahanan Nasional dan kejahatan kemanusiaan. Kami tengah mengupayakan dalam perlindungan kesehatan masyarakat,” ucap Hanetje kepada jejakrekam.com, Selasa (10/11/2020).
Ia menjelaskan pengawasan dan keamanan terhadap jenis obat, komestik dan makanan memiliki peran strategis. Yakni meliputi multisektor dan multilevel dalam menghadapi tantangan tersebut.
BACA : Nilai Tukar Rupiah Melemah, Harga Produk Elektronik Makin Mahal
“Kompleksitas pengawasan obat dan makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan, serta masyarakat harus terlibat juga dalam pengawasan,” tegas Hanetje.
Visi besar Balai Besar POM di Banjarmasin, kata Hanetje, mengenai obat dan makanan yang bermutu baik dan berdaya saing dalam mewujudkan hajat kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan.
“Benar, visi besar kita adalah keamanan obat dan makanan yang bermutu baik serta berdaya saing agar mewujudkan hajat kehidupan banyak orang di Indonesia,” kata pria asal Papua itu.
Sementara, perdagangan bebas terjadi di Indonesia melalui penjualan-penjualan online tanpa izin edar. Menurut Hanetje, belum ada regulasi yang mengatur kebijakan tersebut dan pihaknya cuma dapat mengawasi, mengedukasi serta melakukan penindakan lewat cyber patrol.
“Jangan beli produk yang tidak memiliki izin edar dari pihak berwenang yaitu BPOM. Faktor lain juga karena minimnya pengetahuan masyarakat yang berdampak pada kesehatan mereka,” ujarnya.
BACA JUGA : Pantau Penjualan Online, BPOM HSU Sita Kosmetik Tanpa Izin Edar
Selain itu ada permasalahan pada jalur impor, industri, produk, fasyanfar, distribusi dan konsumen. Tantangannya, papar Hanetje, sistem pengawasan obat dan makanan (sispom) diantaranya pada pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat itu sendiri.
“Sispom, tantangan terberatnya kepada siapa? Pelaku usaha itu, sebab bagaimana pun usaha dari pemerintah dan masyarakat, tetap kesadaran dikembali pada pelaku usaha itu,” katanya.
Perdagangan bebas ini, diakui Hanetje, masih sulit dikendalikan dalam pengawasan dari pemerintah non kementrian yaitu BPOM tanpa bantuan masyarakat.
“Mengetahui itu, misalnya obat palsu tidak beredar di industri. Maka, jangan bangga menggunakan produk impor. Siapa yang menjamin?” cetus Hanetje.
Dalam kegiatan sosialisasi ini, Hanetje berharap agar peran masyarakat juga terlibat dalam mengawasi serta mengedukasi, terlebih kepada mahasiswa yang berhadir dalam forum tersebut.(jejakrekam)