Kamis Besok, Aliansi Buruh Gelar Demo, Wakil Rakyat Justru Ikut Bimtek ke Luar Daerah

DIRENCANAKAN Kamis (22/10/2020) besok, Aliansi Pekerja Buruh Banua di Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar aksi demonstrasi penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.

NAMUN aksi unjuk rasa para buruh tersebut justru bertepatan para wakil rakyat di Rumah Banjar melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) ke luar daerah. Tepatnya, di Yogyakarta.

Hasilnya, belum dipastikan apakah nanti ada pimpinan dewan atau anggota dewan yang akan menemui para pendemo saat mereka nanti menggelar aksi tersebut.

Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Sekretariat DPRD Kalsel Riduansyah menyampaikan informasi rencana aksi demonstrasi para buruh tersebut kepada awak media di Banjarmasin, Rabu (21/10/2020).

BACA : Pro Kontra Pengesahan Omnibus Law, APINDO Ancam Sanksi Buruh yang Ikut Aksi

Riduansyah menuturkan rencana aksi demonstrasi para buruh di Kalsel itu setelah pihaknya di sekretariat dewan menerima surat masuk pemberitahuan aksi.

“Kami menerima surat pemberitahuan dari Aliansi Pekerja Buruh Banua, yang rencananya akan melaksanakan aksi unjuk rasa pada Kamis, dimulai pukul 10.00 Wita sampai 18.00 Wita,” jelas Riduan.

Ia menambahkan surat pemberitahuan dari buruh itu juga sudah disampaikan kepada Ketua DPRD Kalsel H Supian HK. Selanjutnya, tinggal menunggu keputusan siapa yang akan menghadapi massa aksi unjuk rasa itu.

“Sampai saat ini masih belum ada jawaban langsung dari ketua dewan,” kata dia.

Dia juga menjelaskan, saat aksi demonstrasi buruh itu kebetulan berbarengan dengan agenda Bimbingan Teknis DPRD Kalsel, yang kemungkinan anggota dewannya tidak berada di tempat.

BACA JUGA : Massa Aksi Kian Berkurang, BEM Se-Kalsel : Bentuk Kekecewaan Mahasiswa, Aspirasi Tidak Dipenuhi

Namun, sekretariat dewan juga masih koordinasikan siapa yang masih tinggal di kantor dan ditunjuk oleh pimpinan. Untuk pengamanan aksi demonstrasi, baik di lingkungan internal dewan maupun saat aksi tersebu langsung ditangani aparat keamanan Polri dan TNI serta sekuriti dewan.

Mengutip isi surat pemberitahuan aksi demonstrasi para buruh, yang akan turun ke jalan sekitar ribuan orang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan isi tuntutan yang nanti disampaikan ada 3 poin, termasuk meminta pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) oleh Presiden Joko Widodo.(jejakrekam)