Foto :FB RSDI Idaman/Istimewa
PENURUNAN tingkat kunjungan ke rumah sakit baik umum (pemerintah) maupun swasta, berdampak pada pendapatan fasilitas kesehatan itu. Penurunan ini ditaksir mencapai 70 persen, akibat dampak pandemi virus Corona (Covid-19).
KEBANYAKAN pasien rumah sakit didominasi 80 persen merupakan peserta BPJS Kesehatan baik mandiri maupun penerimaan bantuan iuran (PBI).
Fakta ini terungkap saat Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Kalsel, dr Gabriel Taufik Basri Sp.PD, bersama anggotanya; Endang Pratiwi dan Anang Rosadi Adenansi mengunjungi RSUD Idaman (RSDI) Banjarbaru, Rabu (21/10/2020).
Rombongan BPRS Kalsel ini ditemui Direktur RSDI Banjarbaru, dr Endah Labati didampingi Kabid Pelayanan, dr Ani Rusmila dan Kabid Perawatan, Haderani.
BACA : Senusa Foundation Hibahkan Aplikasi Anti Antri untuk RSDI Banjarbaru
Direktur RSDI Banjarbaru, dr Endah Labati mengakui ada penurunan cukup tajam pada angka kunjungan pasien maupun warga ke rumah sakit yang dikelolanya.
“Kisarannya mencapai 50 hingga 80 persen dampak dari pandemi Covid-19, khususnya untuk pasien umum. Sedangkan, kebanyakan pasien yang masuk adalah rujukan kasus Covid-19, meski ada klaim khusus pembayaran dari Kementerian Kesehatan dengan verifikator BPJS Kesehatan,” papar Endah.
BACA JUGA : Soal Insentif Nakes RSDI Banjarbaru Sudah Dilaporkan ke Kemenkes RI
Mendapat laporan itu, Ketua BPRS Kalsel dr Gabriel Taufik Basri berharap agar pihak RS khusus penanganan Covid-19 bisa menjalankan terobosan. Khususnya, dalam meyakinkan masyarakat agar psikologisnya tidak terganggu karena takut berobat ke rumah sakit.
“Jadi, penanganan pasien Covid-19 dan umum tidak boleh campur aduk. Sebab, hal itu bisa merugikan pasien yang ingin berobat, serta menurunkan pendapatan rumah sakit sendiri,” kata Gabriel.
Ia pun mengingatkan agar ada kontrol ketat agar antara pasien yang benar-benar terkonfirmasi positif Covid-19 dengan pasien umum atau hanya sekadar reaktif bisa jelas.
“Bayangkan saja, obat untuk mengatasi dampak Covid-19, harga per botol mencapai Rp 10 juta. Bayangkan saja, jika ada oknum farmasi bermain, berapa besar uang rakyat yang bersumber dari APBN dan APBD tersedot untuk itu,” kata Gabriel.
BACA JUGA : Sudah Berjuang Tangani Covid-19, BPRS Kalsel Desak Pembayaran Insentif Nakes Tak Boleh Ditunda Lagi
Senada itu, anggota BPRS Kalsel Anang Rosadi Adenansi justru melihat dalam penanganan Covid-19, pemerintah pusat terkesan amburadul dengan besarnya anggaran yang tersedot.
“Ya, paling tidak dananya yang tersedot sudah Rp 800 triliun. Ini belum ditambah anggaran dari daerah. Jangan sampai kasus Covid-19 ini justru terlihat seperti disengaja seperti dugaan publik selama ini. Sebab, terkait besaran dana yang digelontorkan itu,” tuturnya.
Mantan anggota DPRD Kalsel ini mengatakan penurunan angka kunjungan pasien di RSDI Banjarbaru, sebenarnya juga dirasakan rumah sakit lainnya.
BACA JUGA : Anggota BPRS Kalsel Ingatkan Pemda Jangan Tonjolkan Komersialisasi Rumah Sakit
“Makanya, dengan adanya penurunan signifikan ini, tentu iuran BPJS Kesehatan sepatutnya turun. Faktanya, justru iuran BPJS Kesehatan tetap dibayar,” kata Anang Rosadi.
Bagi dia, pemerintah pusat ke depan harus paham cara efektif penanganan Covid-19, agar kesehatan rakyat tidak terjepit.
“Caranya, dengan keadaan rakyat yang sedang sulit, maka perlu pemerintah dan BPJS Kesehatan memberi diskon pembayaran iuran. Ini adalah solusi untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini,” pungkasnya.(jejakrekam)