SKANDAL megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), menyentak publik. Apalagi, berdasar data dari kompas.com, tercatat ada 38 orang yang terlibat dan kebanyakan berasal dari kalangan DPR RI Senayan Jakarta, periode 2009-2014. Total kerugian negara akibat dugana korupsi kakap itu mencapai Rp 2,3 triliun.
DALAM kegiatan Masiroh Panji Rasulullah SAW (Mapara) di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Minggu (16/4/2017) pengamat politik nasional yang juga Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yahya Abdurrahman menilai penyebab maraknya korupsi ini akibat mahalnya ongkos politik demokrasi di Indonesia.
“Hampir semua pihak mengakui dengan telah keluarnya anggaran negara, mencapai Rp 14,6 triulin untuk membiayainya. Parahnya lagi, semua uang itu adalah uang rakyat yang menghasilkan sejumlah wakil rakyat yang tersandung dugaan korupsi e-KTP,” Yahya Abdurahman. “Kenapa harus korupsi? karena para wakil rakyat memerulkan biaya banyak saat mencalonkan diri, baik untuk berkampanye, pencitraan diri, iklan, hingga rahasia umum dalam menyuap masyarakat agar memilih,” jelas Yahya Abdurrahman, di hadapan ribuan peserta Mapara.
Ia juga menegaskan bahwa semua modal keluar tersebut, kemudian diusahakan para wakil rakyat agar terpilih lagi dalam Pemilu 2014, bahkan untuk dikembalikan atau mengeruk keuntungan.
“Dari mana mereka mendapatkan uang dalam pencalonan diri? Selain dari kantong sendiri, pastilah dari sponsor, atau berhutang. Akibatnya, uang tersebut kemudian diusahakan untuk dikembalikan saat menjabat,” tutur Yahya.
Ia mengungkapkan politik demokrasi ini tetap dipertahankan puluhan tahun, yang menyebabkan korupsi semakin menggurita. “Kalau dulu di bawah meja, sekarang sudah terang-terangan di atas meja, bahkan mejanya ikut dikorupsi,” cetus Yahya, disambut geliak tawa peserta Mapara.
Ia menawarkan solusi kepada umat Islam, agar semua ini bisa dituntaskan, yakni dengan diterapkan syariah Islam secara totalitas, dalam Institusi Khilafah yang mengikuti metode kenabian. “ Karena akan menutup semua kesempatan korupsi, dan memberikan sanksi tegas kepada pelakunya, sekaligus berupaya menyejahterakan rakyatnya, lewat pengelolaan kekayaan alam,” kata Yahya.
Masiroh Panji Rasulullah di Banjarmasin, berjalan lancar, dengan diikuti sekitar empat ribu orang, yang berdatangan dari tiga belas kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Bahkan, lantai II Hotel Golden Tulip, tidak sanggup menampung membludaknya peserta, yang sebagiannya harus mendengarkan seluruh acara, dari luar Neptunus Ballroom. Acara ini secara maraton digelar se-Indonesia, dalam rangka mengenalkan panji dan bendera Rasulullah SAW, yang akan menjadi simbol pemersatu umat Islam seluruh dunia.(jejakrekam)
Sumber : Rilis HTI Kalsel