Foto : Daimler
SUDAH bertahun-tahun diwacanakan, ide pengoperasian bus rapid transit (BRT) Banjarbakula yang meliputi wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Barito Kuala, dan Tanah Laut dianggap minim sosialisasi. Para sopir angkutan darat mengaku belum ada komunikasi yang cukup intens dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel selaku pemegang otoritas kebijakan ini.
PROBLEM kurangnya koordinasi antara sopir dan pemerintah diakui juga oleh Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Banjarmasin, Asqolani. Menurutnya, pihak Dishub Kalsel mestinya menggelar komunikasi lebih lanjut lebih dulu dengan ratusan sopir yang terdampak kebijakan BRT. Dengan kata lain, sampai ketemu kata sepakat.
“Kami menyesalkan, sewaktu digelarnya sosialisasi beberapa waktu lalu, pemerintah ingin langsung menjalankan (BRT) bulan Februari 2019 ini. Jelas para sopir kaget,” kata dia kepada jejakrekam.com.
Diakuinya, pihak perhubungan memang sempat menjanjikan pertemuan lebih lanjut dengan para sopir. Namun, hingga saat ini janji itu pun tak kunjung terealisasi. “Malah Dishub meminta kami untuk mengirim calon sopir yang ingin bekerja di bus Banjarbakula ini,” katanya.
Asqalani bersama pengurus organda tingkat provinsi maupun kabupaten/kota lantas mengaku siap jika Dishub Kalsel bisa memfasilitasi dialog secara tertutup agar bisa mencari jalan tengah terkait pengoperasian program ini.
Jika keinginan pertemuan tak diindahkan, pihak pengurus organda bersama para sopir yang terdampak tak tanggung-tanggung mewacanakan aksi besar-besaran.
“Saat ini memang Organda kabupaten/kota masih menunggu kepastian. Dari Gambut bahkan melakukan ancaman, jika itu dipaksakan, maka bus Banjarbakula tidak dijamin aman,” pungkasnya.(jejakrekam)