Revisi Digantung Setahun Lebih, Perda Ramadhan Tahun ini Masih Pakai Perda Lama

SETAHUN telah berlalu, namun wacana untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Ramadhan Kota Banjarmasin, tak juga kunjung ada kejelasan.

RENCANA revisi Perda Ramadhan ini sebelumnya diajukan untuk di Raperdakan pada rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, pada Januari 2023 yang lalu.

Dimana nantinya, akan mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan.

Lantas apakah yang melatar belakangi, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin ingin merevisi Perda tersebut?

BACA: Dinilai Langgar HAM, Berumur 15 Tahun, Perda Ramadhan Banjarmasin Jadi Objek Penelitian Hukum

Diketahui, rencana revisi ini disebabkan adanya protes pedagang yang berjualan di siang hari, pada bulan Ramadhan 2022 yang lalu.

Protes dan keluhan ini datang khususnya dari para pemilik rumah makan yang menyediakan makanan non halal, yang targetnya bukan untuk orang berpuasa. Pasalnya mereka juga ikut terseret dampak dari Perda Ramadhan ini.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Kota Banjarmasin, Jefry Fransyah menuturkan, revisi Perda Ramadhan yang dulu direncanakan itu, belum dilakukan pembahasan maupun di paripurnakan.

“Jadi selama itu masih berproses, maka perda yang lama yang akan kita pakai,” ucapnya, Rabu (28/2/2024).

Dirinya pun menerangkan, masih gantungnya usulan revisi Perda Ramadhan hingga saat ini, dikarenakan belum adanya persamaan persepsi antara Pemkot Banjarmasin dengan DPRD Kota Banjarmasin.

“Karena yang namanya Perda itu kan harus ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak,” ungkapnya.

Terkait bagaimana kelanjutannya, apakah ini akan di bahas pada Tahun 2024 ini atau kapan. Dirinya belum bisa memastikan.

BACA JUGA: Inisator Awal Perda ‘Sakadup’ Jadi Perda Ramadhan Tentang Jika Dicabut Pemkot- DPRD Banjarmasin

Menurutnya, segala kewenangan untuk melanjutkan itu ada pada kebijakan DPRD, sebab dalam hal ini pihaknya hanya sebagai pengusul. “Tapi kalaupun sekarang digenjot, tidak bisa juga untuk diberlakukan pada bulan Ramadhan yang sekarang,” bebernya.

“Mungkin nanti secepatnya lagi, setelah nanti masa sibuk pasca pencoblosan selesai. Nanti akan kita komunikasikan dan kordinasikan lagi,” sambungnya.

Disinggung apa saja isi dari perda yang baru. Jefry Fransyah menerangkan, bahwa di situ nanti akan lebih bersifat umum. Mengatur segala pembatasan kegiatan selama bulan Ramadhan. “Jadi bukan hanya tentang larangan,” tuturnya.

Adapun hal-hal detail terkait pengaturan buka rumah makan dan lain-lain, Jerfy mengatakan itu akan diamankan dengan Peraturan Walikota (Perwali). “Jadi selesaikan perdanya dahulu, baru nanti perwali yang akan mengatur detailnya kemudian,” tutupnya.(jejakrekam)