SEKRETARIS Daerah Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, selaku ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), melaksanakan rapat koordinasi persiapan Rembuk Stunting tingkat kabupaten.
PERTEMUAN yang diikuti seluruh camat itu membahas tentang Percepatan Penurunan Stunting yang diharapkan dapat ditangani secara serius, karena menyangkut sumber daya manusia (SDM) di masa yang akan datang, Senin (19/2/2024).
Turut berhadir dalam rapat koordinasi, Asisten Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Perikanan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan anggota TPPS Barito Kuala.
Zulkifli Yadi Noor mengatakan, permasalahan stunting akan berdampak pada kemajuan pembangunan jika tidak ditangani secara serius. “Sumber daya yang banyak tapi tanpa memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya maka tidak akan maju,” sebutnya.
Menyongsong Indonesia emas pada Tahun 2045, target mengentaskan angka stunting masih ada sebesar 5 persen. Memaknai itu, Zulkipli Yadi Noor mengajak anggota TPPS untuk memerangi stunting.
“Anak stunting dan anak tidak stunting, akan memiliki kemampuan otak yang berbeda,” ucapnya.
“Anak-anak stunting kemampuan otaknya beda dengan anak tidak stunting, dan ini berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan generasi penerus, untuk diwariskan kepada anak dan cucu kita yang akan datang,” ujar Zulkipli.
Ia juga mengakui bahwa tidak gampang dalam menangani stunting, namun Zulkipli yakin dan optimis, Barito Kuala bisa mengurangi maupun keluar dari permasalahan stunting, terlebih adanya evaluasi yang rutin dilakukan.
Dalam pertemuan itu, Zulkipli juga memberikan arahan yang mana di setiap kecamatan harus ada evaluasi program capaian stunting serta meminta selama satu tahun dialokasikan minimal dua kali rapat koordinasi di kecamatan.
“Kami berharap bapak ibu sekalian rapat koordinasi diisi terkait rembuk stunting yang isi nya evaluasi secara terstruktur di kecamatan, dan kepala desanya diundang,” jelasnya.(jejakrekam)
