Walhi Regional Kalimantan Sesalkan Debat Cawapres Jadikan Topik Lingkungan Hidup Terpinggirkan

TOPIK debat kontestan Pilpres 2024 soal lingkungan hidup menjadi isu pinggiran saat tiga cawapres bersua; Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.

BEREAKSI hasil debat putaran kedua tiga cawapres pada Minggu (21/1/2024), jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesi (Walhi) Regional Kalimantan memberi catatan.

Dalam catatan Walhi, Pulau Kalimantan merupakan target pengembangan sejumlah program strategis nasional (PSN). Di antaranya proyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim dan rencana pendirian tapak pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Kalbar. Sementara PSN lainnya adalah Bendungan Tapin di Kalsel dan PSN Food Estate padi dan singkong di Kalteng.

Sejumlah agenda PSN di pulau Kalimantan ini dikhwatirkan semakin memperparah krisis sosial ekologis yang akan berdampak serius pada keselamatan rakyat dan lingkungan hidup.

Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Barat misalnya, menyayangkan debat keempat Pilpres 2024 bertema “Pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, Sumber daya alam dan energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa” pada Minggu (21/1/2024 seolah hanya menempatkan tema lingkungan hidup sebagai isu pinggiran.

BACA : Walhi Kalsel: Lebih Baik Akui Masyarakat Adat Pegunungan Meratus Daripada Dagang Karbon

Ketiga cawapres yang hadir berdebat juga dinilai masih normatif mengulas isu lingkungan hidup pada acara yang dihelat KPU RI.

Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, Hendrikus Adam menyayangkan topik debat yang sangat krusial tersebut justru dibahas para cawapres yang mengesankan topik tersebut seolah isu kurang penting.

“Sayang saja, debat dengan tema maha penting terkait lingkungan hidup, SDA, agraria, masyarakat adat dan lainnya justru seolah hanya menjadi isu pinggiran dan tidak begitu penting. Padahal jelas, konstitusi menegaskan hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia dan negara memiliki kewajiban asasi dalam pemenuhannya” papar Hendrikus Adam dalam keterangannya, Selasa (23/1/2024).

BACA JUGA : Demi Selamatkan Meratus HST, Walhi Kalsel Desak PKP2B PT AGM Dicabut

Adam menyebut dalam debat soal sikap para cawapres terhadap energi nuklir dalam debat yang dilangsungkan selama ini. “Meski sejak awal kami memang pesimistis terhadap posisioning pada para paslon untuk menolak PLTN dan hanya akan mengoptimalkan energi terbarukan,” kata Adam,

Namun demikian, Adam berharap agar presiden saat ini dan presiden terpilih ke depan tidak memaksakan pendirian PLTN di Kalbar dan di Indonesia. “Berbagai elemen masyarakat mesti bergerak, bersuara dan melawan bila rencana tersebut tetap dipaksakan di tengah aplanya optimalisasi energi terbarukan selama ini,” ucapnya.

Senada itu, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono menilai debat yang dilangsungkan kemarin mengkonfirmasi perjuangan untuk lingkungan kedepan akan semakin berat.

BACA JUGA : Usung Visi Indonesia 2033, Andrinof Chaniago Blak-Blakan Bicara soal IKN Nusantara di Kalimantan

“Setelah menonton debat, memakin membuktikan bahwa kedepan perjuangan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanahkan UUD 1945 semakin berat,” ucap Cak Kiss.

Menurut dia, janji paslon soal tobat ekologis akan ditagih dan meminta dibentuknya pengadilan kejahatan lingkungan.

“Kami akan menagih janji paslon terkait taubat ekologis. Dengan melihat lemahnya penegakan hukum lingkungan, sudah saatnya negara kita juga membentuk pengadilan khusus kejahatan lingkungan, agraria dan SDA serta meminta segera sahkan RUU Masyarakat Adat,” ucap Kisworo.

Masih menurut dia, Walhi mendesak agar proyek food estate yang gagal jangan dilanjutkan. Termasuk, ndesak agar segera dilakukan evaluasi dan audit terhadap proyek perkebunan pangan ini karena sangat kuat terjadi kerusakan lingkungan maupun korupsi.

BACA JUGA : Tak Kenal Maka Tak Suka pada Borneo

Pun, Direktur Eksekutf Walhi Kalteng, Bayu Herinata menyorot isu lingkungan hidup dan agraria yang menjadi tema debat para cawapres.

“Pada dua Isu yaitu lingkungan hidup dan agraria yang menjadi tema debat para cawapres, tidak ada gagasan baru dan konkret disampaikan untuk mengatasi atau menyelesaikan ketimpangan penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang telah terjadi khususnya di Kalimantan Tengah,” ucap Bayu.

Menurut Bayu, para cawapres mengetahui kondisinya melalui informasi serta data-data yang di sampaikan berikut dampaknya yang juga sudah sangat terlihat dan dirasakan rakyat.

“Kondisi dimaksud terkait ketimpangan penguasaan wilayah/lahan, konflik sosial, kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Sayangnya para cawapres tidak ada menyampaikan gagasan melalui program yang jelas dalam debat,” katanya.

BACA JUGA : Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bidang Lingkungan dan SDA dalam Perspektif Hukum Administrasi

“Semuanya normatif dan tidak ada perbedaan dengan upaya atau kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini. Selain itu juga tidak berdampak apapun dalam menjawab masalah-masalah tadi,” beber Bayu.

Hal lain paling parah ditegaskan Bayu adalah kondisi darurat ekologis dan krisis iklim yang sudah sangat jelas dihadapi saat ini, baik oleh seluruh rakyat maupun kelompok rentan khususnya seperti masyarakat adat/lokal dan nelayan. Tidak ada pembahasan yang disampaikan para paslon untuk merespons kondisi tersebut.

“Terkesan bahwa kondisi krisis ini masih tidak menjadi prioritas yang akan ditangani dalam waktu cepat oleh para calon pemimpin negeri ini kedepan. Semua masih berorientasi pada upaya mitigasi yang justru menjadi “solusi palsu” dengan hanya meneruskan praktek eksploitasi sumber daya alam yang akan semakin memperparah krisis ekologis yang terjadi di darat dan di laut,” papar Bayu.

BACA JUGA : Kasus Longsor Berulang, Walhi Ungkap 456 Ribu Meter Jalan Nasional di Kalsel Dikepung Izin Tambang

Sementara itu pembangunan IKN Nusantara yang mencaplok wilayah administrasi Kalimantan Timur dinilai akan semakin menambah beban ekologis.

“Pembangunan IKN yang mencaplok wilayah Kaltim. Kini telah didelienasi dari wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berdasarkan Perda RTRW Nomor 1 Tahun 2023, justru akan semakin menghimpit beban ekologis di Kalimantan Timur,” ucap Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, Fathur Roziqin Fen.

Dia mengingatkan terdapat 114 perizinan yang tumpang tindih di dalam wilayah delineasi IKN. Utamanya dalam izin usaha pertambangan, perkebunan dan kehutanan.  

BACA JUGA : Bangun Kesadaran Politik, Uhaib Beber Kuatnya Cengkeraman Oligarki di Pesta Pilkada Kalsel

“Pembangunan IKN tidak berada di lahan kosong, melainkan sebanyak 52 desa/kelurahan akan terdampak dalam pembangunan mega proyek IKN dan ini tersebar di antara konsesi sehingga berpotensi mengakibatkan kian meluasnya konflik agraria di wilayah delienasi,” katanya.

Menurut Fathur, klaim pemerintah bahwa pembangunan IKN tidak berada di areal masyarakat, namun faktanya himpitan konflik lanjutannya justru berkelindan di antara ratusan konsesi, baik industri kehutanan, perkebunan skala besar dan pertambangan batubara.(jejakrekam)

Pencarian populer:https://jejakrekam com/2024/01/23/walhi-regional-kalimantan-sesalkan-debat-cawapres-jadikan-topik-lingkungan-hidup-terpinggirkan/