GUBERNUR Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor, didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Syafriadi, dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024, Jumat (1/12/2023).
PENYERAHAN yang dilakukan di gedung DR KH Idham Chalid, Banjarbaru ini, sekaligus sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2024, dan juga merupakan tindak lanjut dari kegiatan Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Daerah secara Nasional, oleh Presiden RI di Istana Negara, pada Rabu tanggal 29 November 2023.
Seperti halnya kegiatan yang dilaksanakan di Istana Negara, penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan juga dilakukan secara digital. Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan untuk mendukung efisiensi anggaran, green budget, dan peningkatan keamanan data.
Gubernur Kalsel menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan strategi untuk merespon berbagai tantangan ekonomi global, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2024. Selain menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi global dan reformasi struktural.
BACA: Pulihkan Ekonomi Daerah, DIPA Dan TKD Kalimantan Selatan Tahun 2023 Naik Rp 2,67 Triliun
Terkait strategi tersebut, secara khusus presiden telah menyampaikan secara rinci. Beberapa diantaranya adalah Penguatan Kualitas SDM, Akselerasi Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. Pembangunan Infrastruktur Prioritas, Khususnya Melalui Infrastruktur Pendukung Transformasi Ekonomi.
DIPA dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting sebagai amanah, mandat serta untuk menjadi acuan bagi para kepala daerah, pimpinan satuan kerja vertikal dan daerah, dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif di Tahun 2024 nanti.
Bahkan secara khusus, Presiden juga menyampaikan pesan kepada kepala daerah untuk serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing, secara detail dari waktu ke waktu, penurunan stunting, serta mempercepat realisasi belanja.
Hal ini penting, mengingat tantangan sektor perekonomian di tahun 2024 tidaklah mudah. Perkembangan Fiskal 2023 Memasuki periode akhir tahun, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan hingga akhir Triwulan III 2023 secara YoY tumbuh sebesar 4,57 persen di bawah nasional yang sebesar 4,94 persen dan secara GtG di atas nasional yang sebesar1,60 persen.
BACA JUGA: 2024, Pemkab Banjar Terima Dana Transfer ke Daerah Rp 2,18 Triliun
Kinerja APBN wilayah Kalsel sampai dengan 30 November 2023 menunjukkan adanya peningkatan. Pendapatan Negara telah terealisasi sebesar Rp 19,83 triliun (106,49 persen), Belanja Negara sebesar Rp 28,86 triliun (89,17 persen) dimana Belanja K/L terealisasi sebesar Rp 7,19 triliun (82,13 persen), dan defisit APBN sebesar Rp 9,03 triliun. Kinerja APBD di Kalsel sampai dengan 30 November 2023 menunjukkan realisasi Pendapatan sebesar Rp 30,07 triliun (98,95 persen), Belanja Rp 25,70 triliun, surplus sebesar Rp 4,38 triliun, Pembiayaan Daerah sebesar Rp 2,98 triliun (109,39 persen), dan SILPA Rp 6,01 triliun (per 31 Oktober 2023).
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp 21,57 triliun (91,52 persen) yang didominasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 10,11 triliun atau 46,84 persen dari total realisasi TKD.
Penyaluran TKD tertinggi pada Kabupaten Balangan. Berdasarkan hasil Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, trend realisasi belanja setiap triwulan, baik dari triwulan I, II dan III masih di bawah target sehingga cenderung menumpuk di triwuan IV atau akhir tahun anggaran.
Hal ini tentu berpengaruh terhadap kondisi fiskal di daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Diinformasikan juga, bahwa per tanggal 24 November 2023 kemarin, realisasi belanja APBN di wilayah Kalimantan Selatan menempati peringkat I nasional dengan realisasi belanja sebesar 87,67 persen.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Raih Penghargaan WTP Ke-9 Kali
Ini merupakan prestasi, meski tetap menjadi perhatian, bahwa masih perlu dilakukan akselerasi belanja sampai akhir tahun. Kinerja Sektor Keuangan Pada sektor keuangan terkait pelaksanaan Kredit Program di Provinsi Kalimantan Selatan, untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan kepada 70.901 debitur dengan nilai sebesar Rp 4,10 triliun oleh penyalur sebanyak 10 Bank dan 1 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sampai dengan 31 Oktober 2023.
Penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 31 Oktober 2023 telah mencapai Rp 54,84 miliar kepada 13.449 debitur oleh penyalur sebanyak 7 LKBB. Pokok-Pokok APBN 2024 APBN tahun 2024 akan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menangkal tantangan dan ancaman terhadap stabilitas.
Oleh karena itu, APBN didesain antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, responsif, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
APBN juga harus dapat melindungi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan dalam bentuk perlindungan sosial sehingga Indonesia dapat mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem yang tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai 0 persen.
BACA JUGA: Kalsel Terima DIPA dan TKDD 2022 Sebesar Rp 25 T, Joko Widodo: Fokus Pada Enam Kebijakan Utama
Selain itu, target-target kesejahteraan yang lain juga harus dapat tercapai di Tahun 2024 seperti turunnya pengangguran antara 5,0 persen sampai dengan 5,7 persen, turunnya rasio menjadi 0,374 sampai dengan 0,377, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,99 sampai dengan 74,02. Belanja K/L diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan pemilu dan dukungan pilkada. Untuk postur APBN 2024, target Pendapatan Negara secara Nasional sebesar Rp 2.802,3 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp 3.325,1 triliun.
Secara proporsional terhadap nasional, alokasi belanja negara di Kalsel pada Tahun 2024 tumbuh dibanding alokasi pada Tahun 2023. Alokasi APBN tersebut sebesar Rp 37,78 triliun, atau naik Rp 6,4 triliun (20,36 persen) dibandingkan Tahun 2023. APBN 2024 untuk Kalimantan Selatan terdiri dari DIPA Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 8,69 triliun atau naik Rp 0,57 triliun (6,93 persen) serta Dana TKD sebesar Rp 29,09 triliun atau naik Rp 5,83 triliun (25,05 persen).
Kenaikan alokasi TKD ada pada seluruh Pemerintah Daerah di Kalsel dengan persentase kenaikan tertinggi pada Kabupaten Balangan sebesar 56,44 persen yang berasal dari kenaikan DBH Sumber Daya Alam (SDA).
Diharapkan dari keseluruhan dana tersebut dapat segera berjalan dan tepat sasaran dan tepat waktu, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Gubernur Kalsel mengajak kepada semuanya untuk menempatkan APBN sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan kita bernegara, yaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
BACA LAGI: Tahun 2021, Provinsi Kalsel Dijatah DIPA Rp 9,1 Triliun dan TKDD Rp 16,5 Triliun
Secara khusus Gubernur Kalsel juga menyampaikan pesan dan harapan kepada bupati/walikota/pimpinan satker/SKPD serta seluruh peserta kegiatan tersebut, untuk segera melakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran di Tahun 2024 nanti. “Mari kita menjaga jangan rakyat dan melaksanakan dengan amanah ini,” ujarnya.
“Sesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan Rencana Penarikan Dana yang telah disusun. Selanjutnya tidak lupa, selain bekerja dengan cepat dan responsive juga segera melakukan akselerasi belanja, dengan tetap mengedepankan aspek good governance dan transparansi. Penggunaan anggaran harus tetap dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.
Komitmen tersebut akan dituangkan dalam bentuk penanda tanganan pakta integritas yang merupakan bentuk kesanggupan untuk dipatuhi dan dilaksanakan, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif, dan akuntabel.
Sebagai bentuk apresiasi kinerja pelaksanaan anggaran selama Tahun 2023, gubernur juga memberikan piagam penghargaan atas Kinerja Terbaik Pelaksanaan Anggaran K/L, Pemda Kinerja Terbaik Penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kinerja Terbaik Penyaluran TKD, dan Kinerja Terbaik Penyaluran KUR dan UMI.(jejakrekam)