Pulihkan Ekonomi Daerah, DIPA Dan TKD Kalimantan Selatan Tahun 2023 Naik Rp 2,67 Triliun
GUBERNUR Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023, kepada badan/lembaga dan kabupaten/kota se-Kalsel dengan total Rp 31,38 triliun di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (7/12/2022).
DIPA tersebut naik Rp 2,67 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya. APBN 2023 untuk Kalimantan Selatan terdiri dari DIPA Kementerian/Lembaga sebesar Rp 8,12 triliun serta dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 23,26 triliun.
H Sahbirin Noor menyampaikan pesan dan harapan kepada para kepala daerah, bupati/walikota, pimpinan Satker/SKPD serta seluruh peserta kegiatan untuk segera melakukan langkah optimalisasi penyerapan anggaran 2023.
BACA: Kalsel Terima DIPA dan TKDD 2022 Sebesar Rp 25 T, Joko Widodo: Fokus Pada Enam Kebijakan Utama
“Segera lakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran di tahun 2023 nanti. Sesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan rencana penarikan dana yang telah disusun. selanjutnya tidak lupa, selain bekerja dengan cepat dan responsif, tetap menyembunyikan aspek akuntabilitas dan transparansi. penggunaan anggaran harus tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.
Menurut gubernur, pengajuan DIPA K/L dan daftar alokasi TKDD ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif di tahun 2023 nanti.
BACA JUGA : APBD Kalsel Tahun 2023 Diproyeksi Naik 3,98 Persen Dibanding APBD Tahun 2022
Secara khusus, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pesan kepada kepala daerah untuk secara serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, serta mempercepat realisasi belanja. Hal ini penting, mengingat tantangan sektor perekonomian pada tahun 2023 tidaklah mudah.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Sulaimansyah memaparkan perkembangan APBN tahun 2022 sampai dengan 30 November 2022. Realisasi APBN di Kalsel sampai dengan 30 November 2022 telah mencapai Rp 26,84 triliun atau 93,48 persen dari pagu Rp 28,72 triliun.
BACA JUGA: Tahun 2021, Provinsi Kalsel Dijatah DIPA Rp 9,1 Triliun dan TKDD Rp 16,5 Triliun
Menurutnya, belanja penting diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM dan produktif.
Selanjutnya, beber dia, penyelesaian proyek strategi nasional termasuk Ibukota Negara (IKN) Baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Kemudian, menjaga dan memperkuat jaringan pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kerentanan. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan pembelajaran kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.
Mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan mendukung persiapan Pemilu 2024. “Harapannya satu. Januari mereka sudah bisa mulai eksekusi belanja, saya ingin pada triwulan 3 sudah selesai, sehingga pada triwulan 4 kegunaannya sudah dirasakan masyarakat,” kata Sulaimansyah.(jejakrekam)