SEBAGAI salah satu upaya pencegahan peserta pemilu curi start kampanye, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel bakal memantau aktivitas kedewanan yang dilakukan anggota DPRD Kalsel, seperti reses dan sosialisasi perda.
“KAMI sudah minta jadwal dan lokasi anggota dewan melaksanakan reses. Nantinya, anggota kami akan melakukan pemantauan agar tidak ada kampanye dalam kegiatan tersebut,” ucap Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalsel, Doddy Yulihartanto disela rapat koordinasi Setwan se-Kalsel, Rabu (8/11/2023) di DPRD Kalsel.
Doddy menyebut, setelah pengumuman DCT, caleg hanya diperbolehkan sosialisasi, bukan kampanye. Sebab, masa kampanye baru dimulai pada 28 November 2023 nanti.
BACA : Sosialisasikan Netralitas ASN di Setwan Kalsel, Bawaslu : Jangan Ada Kampanye di Kegiatan Dewan
Tak hanya sampai disitu, Doddy Yulihartanto juga mengingatkan setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
“Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN,” terangnya.
Sementara itu, Sekrearis DPRD Kalsel, M Jaini mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan data-data yang diminta Bawaslu Kalsel terkait dengan kegiatan yang dilakukan para anggota dewan seperti waktu dan titik lokasi reses.
BACA JUGA : Video Viral! Berkaos Kuning, Kepala Disdikbud Kalsel Diduga Ajak Siswa dan Guru Pilih Golkar
Jaini menyebut setelah berdiskusi, dan mendapatkan masukan dari Bawaslu terkait batasan-batasan apa yang menjadi netralitas kami dalam menyikapi Pemilu tahun 2024. Pada prinsipnya kami patuh dengan regulasi yang ada.
“Mengingat tugas dan fungsi kami di Setwan sangat beririsan tipis terhadap aspek politis, kami memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD khususnya di kegiatan reses, sosper, dan wasbang, ini sangat tipis sekali dengan masa kampanye, jadi kami meminta masukan bagaimana menjaga netralitas kami dalam tupoksi kami melayani pimpinan dan anggota DPRD,” pungkas Jaini.(jejakrekam).