BENCANA kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperparah dengan kemarau ekstrem dampak El Nino, membuat Pemkot Banjarmasin ingin menaikkan status dari siaga bencana menjadi tanggap darurat.
TERDATA hingga awal Oktober 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin menyebut ada 31 titik api dalam area kota.
“Setidaknya sudah 5,11 hektare luasan lahan yang terbakar dari 31 titik tersebut,” ucap Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Banjarmasin, Husni Thamrin saat dikontak jejakrekam.com, Selasa (3/10/2023).
Meski beberapa titik kebakaran selama ini diakui Husni Thamrin belum berdampak kerugian secara materiil bagi masyarakat, baik menjalar ke pemukiman maupun lahan pertanian dan perkebunan.
“Kebanyakan lahan terbakar murni terjadi pada lahan semak belukar,” ujar mantan Sekretaris KPU Kota Banjarmasin ini.
BACA : Pemkab Batola Kembali Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla
Husni Thamrin menyebut dampak terberat adalah terciptanya kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Termasuk, kabut asap kiriman dari daerah tetangga; Barito Kuala dan Kabupaten Banjar.
“Saat ini, ada tiga kecamatan yang paling merasakan dampak dampak kabut asap kiriman yakni Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, dan Banjarmasin Timur. Sebab, kawasan yang berbatasan dengan daerah tetangga dengan sumber titik api kebakaran paling terdampak,” paparnya.
BACA JUGA : Berstatus Siaga Karhutla, Pemkot Banjarbaru Bakal Berikan Bantuan untuk Korban Terdampak
Husni Thamrin menyebut langkah mitigasi awal berupa pencegahan dampak kabut asap bagi kesehatan agar warga tetap dalam rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak.”Kalaupun harus keluar rumah dianjurkan untuk memakai masker,” ucapnya.
Dalam waktu dekat ini, BPBD bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di lingkup Pemkot Banjarmasin akan menghelat rapat lintas membahas dampak karhutla.
“Sebagai antisipasi dampak kabut asap telah diputuskan bagi sekolah jenjang PAUD, TK, SD dan SMP untuk menggelar pembelajaran jarak jauh (PPJ) atau belajar online. Inilah mengapa penting bagi Banjarmasin untuk menaikkan status dari siaga bencana menjadi tanggap darurat bencana,” katanya.
BACA JUGA : Antisipasi Karhutla, Teknologi Tepat Guna Rekomendasi GTZ Jerman Bisa Diterapkan Lagi di Kalsel
Husni Thamrin memastikan dalam rapat lintas SKPD Pemkot Banjarmasin akan diputuskan menaikkan status menjadi tanggap darurat bencana karhutla.
“Untuk menaikkan status tentu harus disiapkan anggaran kebencanaan. Karena saat ini, statusnya masih siaga bencana, makanya anggaran kebencanaan belum bisa dikeluarkan,” imbuhnya.
Mengenai anggaran yang masuk dalam belanja tidak terduga (BTT) APBD Banjarmasin 2023, Husni Thamrin mengaku belum tahu persis berapa yang akan dialokasikan karena kewenangan itu ada pada kuasa anggaran Walikota Banjarmasin serta Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin.(jejakrekam)