DINAS Pendidikan Kota Banjarmasin menyebut ada ribuan ruang belajar sekolah dasar (SD) khususnya warisan Inpres Nomor 10 Tahun 1973 yang dibangun di era Orde Baru, banyak mengalami kerusakan.
BERUMUR puluhan tahun, kondisi bangunan SD ini hanya mengalami rehab tambal sulam. Berdasar data Disdik Kota Banjarmasin mencatat total 1.258 ruang belajar mengalami kerusakan. Terdiri dari 546 rusak ringan, 241 rusak sedang dan 221 rusak berat.
Kerusakan ruang belajar juga menimpa bangunan SMP di Banjarmasin. Dari data Disdik Banjarmasin mencatat ada 516 ruang belajar mengalami kerusakan dari level rusak ringan tercatat ada 186 unit, 81 rusak sedang dan 95 mengalami rusak berat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Sukhrowardi mengatakan dengan keterbatasan alokasi dana bersumber dari APBD, tentu perlu solusi tepat untuk menyikapinya.
“Dari ribuan ruang belajar baik SD maupun SMP, terkhusus lagi SD Inpres yang dibangun di era Presiden Soeharto itu harus mendapat atensi khusus,” kata Sukhrowardi kepada jejakrekam.com, Minggu (10/9/2023).
BACA : Ada 22 SMP Minim Peserta Didik Baru, Disdik Banjarmasin Sebut Akibat Mindset Orangtua Siswa
Legislator Partai Golkar ini mengatakan dari sisi dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Disdik Kota Banjarmasin juga menurun tajam pada 2023 hanya Rp 2,6 miliar, dibandingkan tahun 2022 mencapai Rp 9 miliar untuk keperluan rehab fisik dan peningkatan kualitas pendidikan.
“Inilah mengapa penting bagi Disdik Kota Banjarmasin untuk menempatkan tenaga yang terampil khususnya dalam penguasaan informasi teknologi (IT) dalam menginput data pokok pendidikan (dapodik) untuk DAK fisik bidang pendidikan bersumber dari APBN yang dikelola oleh Kemendikbudristek,” papar Sukhrowardi.
BACA JUGA : Tak Lagi Ibukota Provinsi Kalsel, Apakah Suntikan Dana Pusat Seret ke APBD Banjarmasin?
Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Golkar, Sukhrowardi. (Foto Dokumentasi JR)
————
Hal ini menyikapi terbitnya surat edaran Sekjen Kemendikbudristek Nomor 7245/A.A1/PR.07.05/2023 tanggal 1 Maret 2023, perihal Pemutakhiran Data Sarana dan Prasarana Dapodik untuk DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun 2024.
“Inilah mengapa penting adanya pemutakhiran data dalam Dapodik di Banjarmasin, karena sekarang sudah berbasis digitalisasi sehingga sinkron dengan Pusat Data dan Statisik Pendidikan (PDSP) Kemendikbudristek,” kata Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Banjarmasin.
BACA JUGA : Dibahas Maraton dan Alot, Porsi APBD Banjarmasin 2023 Disepakati Tembus Angka Rp 2,5 Triliun
Dia mengutip jatah anggaran Kemendikbudritek tahun 2023 yang mencapai Rp 80,22 triliun dalam APBN 2023, termasuk dialokasikan bagi pendanaan wajib mencapai Rp 38,17 triliun.
“Dalam mendapatkan jatah DAK fisik bidang pendidikan tentu diperlukan instrumen validasi/verifikasi data sarana dan prasarana di satuan pendidikan. Makanya, saya menyarankan untuk urusan ini diserahkan kepada para ahli IT, tak bisa mengandalkan hanya pegawai biasa. Sebab, tiap tahun anggaran pasti dialokasikan DAK fisik itu,” tutur anggota Badan Anggaran DPRD Banjarmasin ini.
Sukhrowardi mencontohkan alokasi anggaran bagi Disik Kota Banjarmasin sendiri terbesar dalam postur APBD, seperti pada 2023 mencapai Rp 416,5 miliar lebih. Hanya saja, kata dia, tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk perbaikan fisik bangunan atau ruang belajar SD sehingga bisa terbantu dengan dana dari pemerintah pusat berupa DAK.
Berdasar data LPSE Kota Banjarmasin tahun 2023 bersumber dari DAK, dilelang proyek rehabilitasi sedang/berat SDN Basirih 3 dengan pagu anggaran Rp 684 juta pada 7 Mei 2023. Proyek milik Disdik Kota Banjarmasin ini dimenangkan kontraktor pelaksana; CV Cita Karya Maharani dengan nilai kontrak Rp 634 juta lebih.(jejakrekam)