Bantah Kas Daerah Kosong, Insiden Kebakaran Tinggi di Banjarmasin, BTT APBD 2023 Baru Terpakai Rp 2 Miliar
MEMASUKI tahun 2023, insiden kebakaran yang melanda Kota Banjarmasin kian tinggi bahkan nyaris bertubi-tubi. Tercatat, hingga medio Agustus 2023, sudah terjadi 98 kali kebakaran.
BELAJAR dari pengalaman 2021, saat Banjarmasin diamuk dua musibah besar yakni banjir dan kebakaran membuat kas dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD sempat menipis hingga tersisa Rp 5 miliar dari alokasi Rp 13 miliar.
“Untuk penggunaan BTT pada APBD tahun 2023 dialokasikan Rp 13 miliar, hanya terpakai Rp 2 miliar. Jadi, masih tersisa Rp 11 miliar,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo kepada jejakrekam.com, Selasa (22/8/2023).
Ia mengakui pada tahun 2023 hampir sepanjang bulan dihiasi dengan musibah kebakaran yang melanda pemukiman warga di Banjarmasin. Menurut Edy, penggunaan dana BTT bersumber pada APBD 2023 itu kebanyakan digunakan untuk membantu warga terdampak kebakaran, termasuk bantuan bagi bangunan rumah yang hangus terbakar.
BACA : Sederhanakan Pajak dan Retribusi Daerah, BPKPAD Kota Banjarmasin Ajukan Raperda Baru
“Ya, bantuan ini dikooordinasikan oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Termasuk, ada pula dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Banjarmasin. Untuk itu, sesuai arahan Pak Walikota (Walikota Ibnu Sina) agar bantuan itu dipercepat diberikan kepada keluarga terdampak kebakaran, karena dananya tersedia. Nah, kalau soal usulan bedah rumah bagi warga terdampak kebakaran itu domain Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin,” tutur Edy.
Menurut dia, hingga tutup buka tahun anggaran 2023, soal penggunaan dana bersumber dari BTT APBD Banjarmasin masih tergolong aman. Untuk penggunaannya mengacu atau berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
BACA JUGA : Mengukur Potensi PAD Kota Banjarmasin Besar, BPKPAD Berani Patok Angka Rp 1 Triliun
“Ya, kita belajar dari kasus sebelumnya, waktu musibah banjir dan kebakaran yang silih berganti melanda Banjarmasin. Makanya, kami alokasikan anggaran BTT ini cukup besar. Ya, kita memang tidak mengharapkan musibah itu terjadi, namun memang ada kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang berlaku soal penyediaan anggaran khusus untuk bencana atau hal-hal yang tidak terduga dalam BTT,” beber mantan Bendahara Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin ini.
Edy juga membantah kabar jika kas daerah dalam APBD Banjarmasin tahun 2023 kosong, karena hal itu tidak mungkin terjadi.
BACA JUGA : Tak Lagi Ibukota Provinsi Kalsel, Apakah Suntikan Dana Pusat Seret ke APBD Banjarmasin?
“Sebab, tiap hari itu ada kas yang masuk baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah, termasuk dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat baik berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) maupun dari Pemprov Kalsel. Jadi, tidak mungkin kas daerah itu kosong, bisa mengganggu roda pemerintahan. Bahkan, untuk triwulan IV 2022 dan triwulan I 2023, DBH dari pajak kendaraan bermotor dan lainnya akan segera dibayarkan oleh Pemprov Kalsel besarannya kalau tak salah mencapai Rp 145 miliar,” beber Edy.
Sementara itu, berdasar data dari laman djpk.kemenkeu.go.id, rincian dana transfer umum tahun anggaran 2023 bagi Provinsi Kalsel dan kabupaten/kota dari Kementerian Keuangan itu mencapai Rp 106,3 miliar lebih untuk DBH pajak penghasilan (PPh) dan Rp 105,5 miliar (PBB) serta DAU bertotal jenderal Rp 3,3 triliun lebih.
BACA JUGA : Medio Agustus Sudah 98 Kali Kebakaran Dera Banjarmasin, Pakar Kota ULM: Sudah Kategori KLB!
Kota Banjarmasin pada tahun anggaran 2023 ini mendapat jatah Rp 973.904.950.000 atau Rp 973 miliar lebih dari dana transfer umum. Di antaranya, jatah DBH PPh Rp 45,6 miliar lebih, PBB Rp 5,6 miliar lebih dan sumber daya alam hingga total jenderal DBH Rp 228.442.681.000 atau Rp 228 miliar plus total DAU Rp 722.322.927.000 serta insentif fiscal Rp 23.139.342.000.(jejakrekam)