Belum Sentuh Isu Populis, Lembaga Survei Giring Opini Publik soal Sosok Capres
TIGA nama bakal calon Presiden RI masuk dalam radar survei beberapa lembaga. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
TIGA kandidat pemimpin negeri ini didorong untuk maju berlaga dalam pemilihan presiden pada Pemilu 2024 nanti.
“Tiga calon ini memang berbicara isu-isu populis yang bisa memikat hati pemilih, baru tahap figur populer,” ucap moderator diskusi politik dan demokrasi, Noorhalis Majid di Rumah Alam Sungai Andai, Banjarmasin, Sabtu (29/10/2022).
Diskusi gelaran Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin berkolaborasi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kalimantan Selatan.
BACA : Lihat Kinerja, DPW PAN Kalsel Deklarasikan Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024
Akademisi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Siti Hamidah menjawab pertanyaan apakah nanti isu populis, apakah nanti presiden melanjutkan program Joko Widodo (Jokowi) atau menggantikan. Khususnya, soal proyek strategis nasional (PSN) Ibukota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.
“Memang, seorang figur populer dan punya potensi elektabilitas menjadi rebutan partai politik (parpol) guna diusung di Pilpres 2024 nanti,” ucap Hamidah, sebagai pemantik diskusi.
BACA JUGA : Layak Pimpin RI, Relawan Dangsanak Sandi Banua Dukung Sandiaga Uno Jadi Capres 2024
Mantan anggota KPU Kota Banjarmasin ini memberi catatan bahwa mesin politik parpol menjadi elemen penting, karena sepopuler apapun kandidat akan sulit memenangkan pertarungan elektoral.
“Kenapa calon diperebutkan, karena parpol ingin mengambil suara pemilih yang terikat dengan sang kandidat. Ada keuntungan, tapi jelas ada konsekuensi politik, karena dukungan pemilih bisa langsung terbelah antara pro dan kontra,” papar Hamidah.
BACA JUGA : Resmi, DPW PPP Kalsel Usung Ganjar Pranowo Capres 2024
Bagi dia, parpol yang mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu kandidat, tentu akan mendapat keistimewaan dalam kontentasi. Sedangkan, parpol yang belakangan hanya mendukung, tentu tidak memiliki posisi tawar lebih kuat dibanding parpol pengusung awal.
Dosen program studi pemerintahan FISIP ULM ini merincikan ada 3 faktor mengapa kandidat diperebutkan. Yakni, memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, punya kuasa atau parpol dan rekam jejaknya pada pengalaman birokasi.
BACA JUGA : Partai NasDem Usung Anies Baswedan Jadi Capres 2024
“Jadi, soal isu populis, tentu masing-masing kandidat akan berhati-hati. Mereka jelas tidak berani menyatakan sesuatu yang bisa memicu antipasti publik,” cetus Hamidah.
Lain lagi, Mohammad Effendy. Akademisi tata negara Fakultas Hukum ULM ini justru melontarkan apakah Pemilu 2024 benar-benar bisa terlaksana, sebelum membicarakan calon presiden (capres).
“Sangat memungkinkan jika Pemilu 2024 ditunda. Pertama, isu pandemi yang bisa kembali meningkat, apakah pandemi Covid-19 atau lainnya,” tuturnya.
BACA JUGA : Tinggalkan Dunia Musik, Giring Muncul ke Publik Sebagai Figur Bakal Capres RI 2024
Effendy melanjutkan isu kedua terkait radikalisme yang selalu mencuat saat jelang pemilu. “Isu ketiga tentu ancaman global hingga krisis moneter. Jika misalkan mengancam ketahanan nasional, tentu negara akan mengambil sikap memilih kestabilan agar negara tetap kondusif,” papar mantan anggota KPU Provinsi Kalsel ini.
Dalam kamus Effendy, justru saat ini pengusungan capres hanya pada tahap tes rasa, apakah direspons positif atau negatif oleh publik.
“Sebab, dinamika dukungan koalisi partai masih belum solid. Bisa saja seorang capres ketika diusung mendapat respon positif, maka parpol lainnya akan ikut bergabung,” kata Effendy.
BACA JUGA : Demokrasi Indonesia Dibajak Oligarki, Ketum Partai Ummat : Kita Lawan dan Basmi!
Sebaliknya, menurut dia, jika ternyata respons negatif maka parpol bisa saja tak mengusungnya, hingga berpindah ke kandidat lain.
“Saat ini, koalisi parpol masih sangat terbuka, kemungkinan akan mengerucut apada tiga atau empat pasang calon presiden di Pemilu 2024 nanti,” papar doktor hukum tata negara jebolan Universitas Padjadjaran Bandung ini.
BACA JUGA : Bangun Kesadaran Politik, Uhaib Beber Kuatnya Cengkeraman Oligarki di Pesta Pilkada Kalsel
Menurut Effendy, saat ini opini publik justru digiring oleh lembaga survei yang mempublikasikan hasil survei demi melegitimasi sang kandifat.
“Harus kita lihat bahwa para capres tidak berdiri dengan sendiri. Ada aktor di belakang layar yang tak terlepas dari jaringan oligarki. Makanya, hasil survei capres itu juga tidak lepas dari kepentingan oligarki,” cetus Effendy.(jejakrekam)
Pencarian populer:https://jejakrekam com/2022/10/30/belum-sentuh-isu-populis-lembaga-survei-giring-opini-publik-soal-sosok-capres/