Geram Aktivitas Tambang Rugikan Masyarakat, LSM KAKI Minta Kasus Jalan Ambles di Km 171 Diusut Tuntas
RATUSAN massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia Kalsel menyambangi Kantor DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Rabu (5/10/2022).
LSM KAKI mendesak agar para wakil rakyat yang ada di Rumah Banjar memanggil para pihak yang terkait dengan amblesnya jalan di Km 171, Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Diduga kuat, ambruknya jalan tersebut akibat aktivitas pertambangan.
“Segera panggil pihak terkait. Amblesnya jalan di Km 171 harus diusut tuntas. Aparat kepolisian juga harus turun tangan,” ucap Husaini saat menyampaikan orasi disambut tepuk tangan massa yang memadati Gedung DPRD Kalsel.
BACA : Amblesnya Ruas Jalan Di Satui, LSM KAKI Pertanyakan Aktivitas Tambang Di Sisi Jalan
Sangat aneh, ucap Husaini, ada aktivitas pertambangan yang berada disisi jalan namun semua pihak seperti menutup mata. Padahal, dampak yang ditimbulkan sudah sangat dirasakan masyarakat.
Disamping masalah jalan nasional yang longsor akibat pertambangan batubara yang diduga illegal, LSM KAKI ucap Husaini juga meminta pihak kepolisian, khususnya Reskmrimsus Polda Kalsel melakukan penyelidikan terhadal aktivitas pertambangan batu gunung di wilayah Hulu Sungai Selaatan ,tepatnya di Desa Mawangi, Kecamatan Padang Batung. “Aktivitas pertambangan batu gunung tersebut diduga ilegal dan sudah berlangsung lama,” ucap Husaini.
Oleh karena itu, menurut aktivis yang kerap menyampaikan aksi di KPK Jakarta ini para pejabat maupun aparak kepolisian dapat turun tangan untuk menyelidiki aktivitas pertambangan yang diduga illegal tersebut.
“Selain merugikan negara karena tak membayar pajak, aktivitas pertambangan batu gunung tersebut juga berpotensi mengakibatkan banjir. Tentu yang dirugikan adalah masyarakat,” tegasnya.
BACA JUGA : Bupati Zairullah Sebut Jalan Longsor Satui Barat Akibat Dampak Pertambangan Batubara
Sementara itu, Anggota DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah mengatakan apa yang menjadi aspirasi LSM KAKI yang merupakan perwakilan elemen masyarakat langsung mereka tindaklanjuti. “Hari ini juga kami memanggil Balai Jalan, Dinas ESDM dan Dinas Pekerjaan Umum,” ucapnya.
Sedangkan anggota DPRD Kalsel dari Dapil Tanbu dan Kotabu Muhammad Yani Helmi menyatakan, perusahaan tambang yang berada di kawasan itu tidak memiliki empati.
“Padahal jalan rusak itu dilintasi masyarakat. Perusahaan tetap menambang meski jalan longsor. Perusahaan tidak memiliki empati terhadap masyarakat,” pungkas politisi Golkar yang kerap disapa Pama Yani ini.(jejakrekam)