Perkuat Usulan Bupati Anang, Komisi V DPR RI Siap Golkan Jalan Tol Banjarmasin-Tabalong-IKN

0

EMPAT program infrastruktur diusulkan Bupati Anang Syakhfiani ke Komisi V DPR RI diperkuat dengan rekomendasi DPRD Kabupaten Tabalong. Kebijakan daerah ini digolkan agar masuk skala prioritas program pemerintah pusat.

REKOMENDASI dewan demi memperkuat usulan Bupati Anang Syakhfiani itu diserahkan Wakil Ketua DPRD Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaff dari Fraksi PAN bersama sejumlah anggota DPRD Tabalong usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha di Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Sebelumnya, saat kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi V DPR RI ke Tabalong, Senin (18/4/2022), Bupati Anang Syakhfiani mengusulkan proyek pelebaran jalan daerah Mabu’un, pengembangan Bandara Warukin, Bendung Padi Jaro 2 dan Lebak Ampukung.

Program strategis nasional demi menopang keberadaan Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur juga diatensi khusus pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan adalah pengembangan Bandara Internasional di Desa Kambitin, Tanjung, Kabupaten Tabalong.

BACA : Jadi Penyangga IKN, Bupati Tabalong Usulkan 4 Program Infrastruktur Ke Komisi V DPR RI

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha mengakui rekomendasi yang diserahkan DPRD Tabalong memperkuat usulan dari Bupati Anang Syakhfiani yang sebelumnya telah diterima komisi bidang infrastruktur, transportasi dan lainnya itu.

“Dengan begitu, usulan Bupati Tabalong akan lebih kuat dengan adanya rekomendasi dari DPRD Tabalong. Ini akan kami perjuangkan untuk mendapatkan suntikan anggaran baik melalui skema APBN maupun investasi dalam negeri atau luar negeri,” kata Syaifullah Tamliha kepada jejakrekam.com, Rabu (22/6/2022).

Menurut dia, sudah saatnya jalur transportasi dibenahi untuk penghubung poros Banjarmasin ke Hulu Sungai khususnya ke Tabalong. Jalan tol ini juga akan terkoneksi ke IKN Nusantara di Penajam-Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

BACA JUGA : Jadi Daerah Penyangga IKN, Tabalong Punya Lahan 3.000 Hektare untuk Kawasan Industri

“Kami segera mengusulkan pembangunan jalan bebas hambatan atau tol dari Banjarmasin ke Tabalong. Kemudian, akses jalan tol dari Tabalong ke IKN Nusantara di Kaltim. Dengan adanya jalan tol ini bisa memangkas jarak waktu dan mempercepat roda perekonomian daerah, khususnya daerah penyangga IKN. Ya, mininal misalkan jarak tempuh hanya 2 jam hingga 4 jam ke Tabalong, begitu pula terkoneksi ke IKN,” kata Syaifullah Tamliha.

Rombongan DPRD Tabalong saat menyerahkan rekomendasi memperkuat usulan Bupati Tabalong diterima Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaifullah Tamliha di Jakarta. (Foto Istimewa untuk JR)

Ketua DPP PPP Bidang OKK ini menegaskan posisi Kabupaten Tabalong merupakan daerah terdekat dengan IKN. Apalagi, saat ini pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah merealisasikan program pembangunan nasional di IKN Nusantara di Kaltim.

BACA JUGA : Dukung IKN Nusantara, Syaifullah Tamliha Usul Bandara Internasional di Kambitin Tanjung

“Akses berupa jalan bebas hambatan sudah saatnya digarap oleh Kementerian PUPR. Kabarnya, untuk menggolkan ini, Kementerian PUPR sudah merancang untuk studi kelayakan (feasibility study) dan perencanaan detail berupa detail engineering design (DED) pada APBN 2022. Paling lambat pada APBN 2023 mendatang,” ungkap mantan Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel ini.

Menurut Syaifullah, dari segi penggerak perekonomian Kalsel justru arus barang dan penumpang dari Banjarmasin ke Hulu Sungai lebih tinggi dibandingkan poros lainnya.

BACA JUGA : Raker dengan Menteri PUPR, Syaifullah Ungkap Pembangunan Bendungan Riam Kiwa Digarap 2023

“Inilah mengapa semua daerah yang dilewati itu harus dikoneksikan dengan jalan tol. Soal sumber biaya pembangunan apakah nanti lewat skema investasi atau APBN. Ini akan kami bahas bersama pemerintah pusat,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PPP ini.

Bagi dia, akses jalan darat tak hanya bisa lewat jalan tol, tapi juga jalur kereta api yang sebelumnya masuk dalam program nasional akan dihidupkan kembali.

“Inilah mengapa kami mendesak agar Kementerian PUPR serta Kementerian Perhubungan untuk segera membuat studi kelayakan dan DED terkait rencana pembangunan jalan tol dari Banjarmasin ke Tabalong sampai ke IKN,” pungkas Syaifullah.(jejakrekam)

Penulis Herry Yusminda/Didi GS
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.