Catatan BPKP Kalsel soal GRC : 4 BUMD Air Minum Sehat, PDAM HST Kategori Kurang Sehat
KOMITMEN menerapkan Governance, Risk Management, and Control (GRC) untuk perusahaan daerah air minum (PDAM) se-Kalimantan Selatan diingatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
KEPALA Perwakilan BPKP Kalsel Rudy M Harahap mengatakan penerapan GRC pun dilakoni jajaran direksi, pengawas dan komisaris BUMD air minum di Kalsel demi meningkatkan kesehatan dan kinerja BUMD Air.
“Lemahnya penerapan GRC, dari 12 BUMD air minum di Kalsel, satu kurang sehat dan hanya empat yang tergolong sehat. Sisanya cukup dan tidak berkinerja,” ucap Rudy dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022).
Empat PDAM yang tergolong sehat itu adalah Perserodam (PDAM) Bandarmasih, Perserodam Intan Banjar, Perserodam Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Perserodam Tabalong. Sedangkan yang kurang sehat adalah Perserodam Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Masih menurut Rudy, PDAM yang sehat juga belum tentu berkinerja. Penilaian kinerja mencakup aspek keuangan dan non keuangan. Dia mencontohkan soal kinerja juga berkelindan dengan tarif air minum yang belum menutupi harga pokok.
“Kenapa tarif belum disesuaikan bertahun-tahun? Karenanya, keberhasilan direksi BUMD air minum dalam mengusulkan perubahan tarif dengan pemerintah daerah merupakan salah satu keberhasilan manajemen risiko dan governansi direksi,” ucap Rudy.
BACA JUGA : Dirut PDAM Bandarmasih: RUPS, Kunci Pengembangan Usaha Usai Jadi Perseroda
Ia juga menyoroti reputasi BUMD air minum di Kalimantan Selatan yang belum berhasil meningkatkan kualitas pelayanan. Baik kualitas air maupun kontinyuitas.
Masih menurut Rudy, hal itu karena belum optimalnya penerapan GRC. Sebab, GRC itu tantangan di PDAM karena dewan pengawas umumnya belum dibekali pengetahuan governance.
BACA JUGA : Badan Hukum PDAM Bandarmasih Resmi Berganti Status Jadi Perseroda
Dari data BPKP Kalsel, Rudy mengungkapkan GRC PT Air Minum Bandarmasih cukup bagus, PT Tirta Amandit dan PT Air Minum Tabalong Bersinar punya potensi di SPI, tetapi belum optimal di sisi governansi dan manajemen risiko.
“Agar lebih efektif dalam penerapan GRC, kami sarankan bentuk task force khusus GRC, mengikutsertakan staf untuk sertifikasi manajemen risiko, dan berkonsultasi dengan expert,” pungkasnya.(jejakrekam)