RAMPUNG sudah Jembatan HKSN yang ditaksir menelan dana Rp 100 miliar digarap tiga tahun anggaran sejak 2020, baru selesai Maret 2022 dari APBD Kota Banjarmasin.
JEMBATAN dengan bentang panjang 304 meter dan lebar 9 meter itu pun diberi nama Jembatan Patih Masih. Karena diyakini berdiri di atas lahan yang dulunya rumah sang patih era awal Kesultanan Banjar pimpinan Sultan Suriansyah (Pangeran Samudera).
Jembatan dengan cat kuning dan hijau plus biru bermodel melengkung yang menghubungkan ruas Jalan Kuin Selatan-Kuin Cerucuk ke Jalan Kuin Utara-HKSN didesain untuk menopang kawasan Bandarmasih tempo dulu dengan ikonnya Komplek Makam Sultan Suriansyah.
Usai Jembatan HKSN Patih Masih, apa berikutnya? Berdasar agenda dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, giliran Jembatan Kembar Sulawesi yang akan digarap.
BACA : Tahun Ini : Jembatan Sulawesi dan Pasar Pagi Digarap, 2023 : Giliran Pramuka-Sei Gampa
Dalam LPSE Banjarmasin telah dilelang ulang pengawasan teknis penggantian Jembatan Sulawesi 2 senilai Rp 660 juta lebih oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin pada 13 April 2022.
Jembatan Sulawesi 2 ini akan menggantikan jembatan kayu ulin yang menghubungkan ruas Jalan Sulawesi, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah dengan Jalan Masjid Jami, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara. Atau juga dikenal dengan sebutan Jembatan Antasan Kecil Timur (AKT).
Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini mengakui soal kelanjutan model jembatan kembar Sulawesi memang sudah lama digulirkan, karena pada gagal lelang pada 2020 lalu.
“Namun, soal rencana pembangunan Jembatan Sulawesi 2 belum pernah dibicarakan dengan DPRD Banjarmasin, termasuk soal anggarannya di APBD 2022,” ucap Isnaini kepada jejakrekam.com, Senin (25/4/2022).
BACA JUGA : Disuntik Dana Rp 15 Miliar, Tahun Depan Proyek Jembatan Kembar Sulawesi Dilanjutkan
Mantan Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin ini mengatakan hal yang sama juga terjadi pada rencana pembebasan lahan hingga fisik Jembatan Pramuka-Sungai Gampa, tak pernah dibahas secara intensif antara pemerintah kota dengan dewan.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin dari Fraksi Gerindra, Isnaini mempertanyakan hal itu. Diakui dia, sebelum ada pejabat definitif di Dinas PUPR Banjarmasin, banyak proyek fisik yang tertunda untuk dilelang. Nah, kini posisi itu sudah diisi Suri Sudarmiyah yang dilantik Walikota Banjarmasin Ibnu Sina pada Jumat (22/4/2022).
BACA JUGA : 3 Tahun Menanti, Akhirnya Jembatan HKSN Diresmikan, Dikasih Nama Patih Masih
“Kami akan segera agendakan untuk pemanggilan pejabat Dinas PUPR Kota Banjarmasin terkait dengan rencana-rencana proyek fisik seperti Jembatan Sulawesi 2 dan lainnya. Ini penting karena menggunakan dana APBD, serta jangan mengulang kasus Jembatan HKSN yang baru rampung digarap tiga tahun,” tutur Bendahara DPD Partai Gerindra Kalsel ini.(jejakrekam)