BANYAK catatan diberikan DPRD Kota Banjarmasin terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Ibnu Sina tahun 2021. Walau pun, diterima tapi banyak catatan kakinya.
SEKRETARIS Fraksi PKS DPRD Kota Banjarmasin Hendra mengungkapkan dokumen LKPj Walikota Ibnu Sina tahun anggaran 2021 memang mayoritas fraksi dan komisi yang membahas menerima. Hanya saja, perlu perbaikan sebagai catatan dari dewan untuk masa kerja pemerintah daerah ke depan.
“Banyak hal terkait LKPj Walikota Banjarmasin yang perlu dicermati. Terutama soal refocusing (pengalihan) anggaran, realisasi anggaran hingga sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD Banjarmasin yang masih cukup tinggi,” ucap Hendra kepada jejakrekam.com, Snein (25/4/2022).
Menurut dia, sebaiknya masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lebih cermat dalam memilih dan memilah program yang mendukung visi-misi Walikota-Wakil Walikota Banjarmasin dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
BACA : Angka Kemiskinan dan Pengangguran Banjarmasin Meningkat, Simak Poin LKPj Walikota Ibnu Sina
Hendra menegaskan pemerintah kota sudah sepatutnya didorong untuk melakukan riset terkait dengan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Banjarmasin.
“Riset ini penting, karena terakhir kita melakukan penelitian bersama akademisi Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2018. Jadi, kami berharap agar kita bisa menganalisisis lebih mendalam potensi PAD pasca pandemi Covid-19,” beber akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM ini.
BACA JUGA : DPRD Banjarmasin Beri Rekomendasi, Walikota Ibnu Sina Pastikan akan Ditindaklanjuti
Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin ini mengatakan sebaiknya LKPj memiliki executive summary, sehingga mudah terbaca oleh masyarakat luas. Hal ini terkait soal transparansi dan akuntabilitas serta progress pembangunan Banjarmasin.
“Catatan kaki lainnya, Kjmi selalu mengingatkan bahwa masalah terbesar Kota Banjarmasin di hadapan adalah banjir calap atau pasang dalam,” beber Hendra.
BACA JUGA : Diawali 2022, Dokumen RPJMD Banjarmasin 2021-2026 Wajib Direalisasikan Walikota Ibnu Sina
Karenanya, mantan Ketua DPD PKS Kota Banjarmasin menekankan agar Pemprov Kalsel, Pemkot Banjarmasin, Pemkab Banjar dan Batola untuk duduk bersama.
“Buat grand design, master plan pembangunan dengan memikirkan tata ruang air secara menyeluruh. Karena Banjarmasin saat ini sudah di ambang tenggelam. Jangan sampai terlambat,” pungkas Hendra.(jejakrekam)