Status Banjarbaru Jadi Ibukota Kalsel Digugat? Bicara Historis, Walikota Aditya Bandingkan dengan IKN Nusantara

BANJARMASIN dan Banjarbaru kini berseteru dan berebut status ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Menyusul terbitnya UU Provinsi Kalsel yang baru saja disahkan DPR RI bersama pemerintah pusat pada medio Februari 2022.

GARA-GARANYA UU Provinsi Kalsel terutama di Pasal 4 bab 2 versi 8 pasal itu mencantumkan kedudukan ibukota provinsi kini berada di Banjarbaru, bukan lagi di Banjarmasin versi UU Nomor 25 Tahun 1956.

Elemen masyarakat tergabung dalam 52 Dewan Kelurahan dan Forum Kota (Forkot), hingga Walikota Ibnu Sina dan DPRD Kota Banjarmasin pun bulat menolak berpindahnya status ibukota yang sudah lama disandang.

Aspek kesejarahan atau historis karena Banjarmasin lebih sepuh dibanding Banjarbaru pun mengemuka. Bahkan, gugatan judicial review untuk uji formil dan materil UU Provinsi Kalsel ke MK tengah dirancang baik melalui gugatan class action via Borneo Law Firm (BLF) maupun gugatan pemerintah daerah dari Pemkot Banjarmasin.

BACA : Tak Alergi Ibukota Kalsel Dipindah, Walikota Ibnu Sina : Ada Penyimpangan Sejarah, Kita Luruskan!

Apa tanggapan Walikota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin atas rencana gugatan UU Provinsi Kalsel ke MK?

“Kalau berbicara historis, tentu Kabupaten Banjar dengan Martapura dan daerah Hulu Sungai, karena kedua daerah ini juga ada kerajaan atau kesultanan,” kata Walikota Aditya Mufti Ariffin kepada jejakrekam.com, usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (17/3/2022).

BACA JUGA : Berawal dari Agenda Murdjani, Rekam Sejarah Banjarbaru Disiapkan Jadi Ibukota Kalsel

Untuk diketahui, Amuntai ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Negara Dipa (1380/87-1495), sebelumnya ada Kerajaan Kuripan, hingga Kerajaan Nan Sarunai bahkan Kerajaan Tanjung Puri. Hingga kerajaan ini digantikan Kerajaan Negara Daha (1437-1526) dengan ibukota di Nagara (Kabupaten HSS), Marabahan (Batola) sebagai bandar perdagangan, sebelum akhirnya diambil alih Kerajaan Banjar berpusat di Kuin, Banjarmasin. Sedangkan, Kabupaten Banjar khususnya Martapura juga pernah menjadi ibu negeri Kesultanan Banjar pada 1632.

BACA JUGA : Daripada Pindah Ibukota Kalsel ke Banjarbaru, Pakar Kota ULM : Lebih Baik Bangun Kota Satelit!

Putra mantan Gubernur Kalsel dua periode Rudy Ariffin ini pun membandingkan jika argumentasi berdasar nilai historis adalah perpindahan ibukota negara (IKN) Nusantara ke Provinsi Kaltim dari Jakarta.

“Di IKN Nusantara di Provinsi Kaltim, apa nilai historis daerah itu? Inilah mengapa pihak Kota Banjarmasin justru tidak hadir dalam penandatanganan persetujuan pemindahan ibukota Provinsi Kalsel yang dilaksanakan Komisi II DPR RI,” papar Ovie-sapaan akrabnya Ketua DPW PPP Kalsel ini.

BACA JUGA : Bersiap Jadi Ibukota Kalsel, Pemkot Banjarbaru Susun Rancangan Awal RKPD

Mantan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP ini mengatakan sebenarnya masalah pemindahan ibukota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru tidak perlu lagi diperdebatkan. “Mari kita melihat ke depan secara visioner, demi Kalimantan Selatan,” pungkas Aditya.(jejakrekam)