Masuk Wilayah Merah, BPKP Kalsel Terus Monitor Kabupaten HST dan HSU

0

PENGALAMAN adalah guru berharga. Hal ini yang ingin disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Provinsi Kalsel Rudy H Harahap.

PENGUATAN terhadap governansi dengan dihadirkan aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memigitasi risko korupsi dengan pemantauan di tujuh area rawan korupsi dan satu area penguatan institusi.

Area yang dintervensi mencakup perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

BACA: BPKP Kalsel Ungkap 23 IPPKH Belum Tangani Rehabilitasi Lahan Kritis Senilai Rp 536 Miliar

“Khusus di Kalsel, ada dua daerah yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Hulu Sungai Utara (HSU) kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK,” kata Rudy M Harahap kepada awak media usai rakor pencegahan korupsi di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (17/3/2022).

Atas dasar itu, Rudy memastikan BPKP Provinsi Kalsel pun terus memonitor dua kabupaten tersebut, karena indikator berada di wilayah merah.

“Kita akan menjalankan strategi bagaimana ada perbaikan termasuk kepatuhan menaikkan MCP dan survei penilaian integritas (SPI) naik. Inilah pentingnya peran pemerintah daerah untuk menaikkannya,” kata Rudy.

BACA JUGA : Perketat Pengawasan dan Efisiensi, BPKP Kalsel Selamatkan Potensi APBD 2021 Rp 1,5 Triliun

Masih menurut dia, Kabupaten HST dan HSU yang telah menyebabkan kepala daerah terjaring OTT KPK, karena disebabkan buruknya MCP dan PSI.

“Bahkan, survei penilaian integritas sangat rendah. Di mana, Kabupaten HST hanya 74,7  dan HSU 64,9. Ini masuk warna (zona) merah, karena lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya,” ucapnya.

Dengan naiknya integritas MCP dan SPI, Rudy yakin Kalsel akan keluar dari zona rawan korupsi. Karena, BPKP bersama KPK dan Kemendagri pun berupaya untuk menyelamatkan Kalsel karena masuk dalam prioritas pertama.(jejakrekam)

Penulis Asyikin
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.