Cerita Hasidah, Guru PAUD yang Terganjal Tak Ada Kuota CPNS di HGN 2021

0

HASIDAH, peraih gelar sarjana pendidikan PAUD telah mengajar sejak 1998 di TK Tunas Baru, Jl PM Noor, Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin.

DIA mengabdi secara tulus untuk mendidik anak usia dini. Hingga dirinya dipercaya menggantikan kepala sekolah sebelumnya, pasca mutasi karena telah menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

“Sudah lama menghonor di TK Tunas Baru, dan mengabdi hampir 21 tahun lebih. Namun, baru diberi surat keputusan (SK) Kepala Sekolah Tunas Baru ditahun 2021 ini,” cerita Hasidah kepada jejakrekam.com, Kamis (25/11/2021).

Awalnya, Hasidah mendapat SK selaku guru honorer pada 2000-an. Perlahan, dia terus mengabdi dari tahun ke tahun demi mengasah kompetensinya sebagai guru PAUD. Sesekali, dia mengadu untung untuk mengikuti tes CPNS dalam kategori guru TK.

“Memang, saya beberapa kali mengikuti pengangkatan kepala sekolah untuk CPNS dalam kategori Taman Kanak (TK), mungkin belum rezekinya tidak masuk. Bahkan, beberapa tahun belakangan hampir 10 tahun sudah, tidak ada pengangkatan itu,” tutur Hasidah.

BACA : PGRI Banjarmasin Perjuangkan Nasib Guru Honorer Puluhan Mengabdi Jadi PNS

Sekalipun ada jatah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Hasidah menyebut bahwa justru itu tidak diperuntukkan untuk kuota guru PAUD. Padahal, dirinya sejak 2015 sudah menempuh studi linier. Meraih gelar sarjana (S1) guru PAUD dan memiliki sertifikasi guru, karena telah melampaui masa pengabdian 21 tahun.

Hasidah berhrap dalam menyejahterakan guru, sepatutnya pemerintah wajib melihat kondisi para guru honorer di pelbagai sudut kota demi membangun sumber daya manusia (SDM) andal.

“Mungkin pemerintah dan Dinas Pendidikan sudah maksimal mendorong para guru khususnya kami sebagai guru honerer. Menyejahterakan dengan honor daerah, walaupun itu nominal masih minim sebenarnya,” ungkap Hasidah.

BACA JUGA : Mengadu ke DPRD Tabalong, Ratusan Guru Honorer Pertanyakan Tes Seleksi PPPK

Dia meminta, setidaknya ada kuota untuk para guru honorer dalam pengangkatan jabatannya ke jenjang lebih tinggi lagi; PNS.

Terlebih, menurut Hasidah, bagi para guru yang telah mengabdi lebih lama bahkan puluhan tahun sudah mengajar, maka seyogyanya tanpa melalui prosedural dalam administrasi ketat. Yakni, ketika memasuki tahapan tes tidak diberlakukan sama dengan lainnya.

TK Tunas Bangsa di Jalan PM Noor Pelambuan Banjarmasin tempat Hasidah mengabdi mendidik anak didiknya.(Foto Rahim Arza)

“Dalam momentum Hari Guru Nasional (HGN) 2021, saya berharap setidaknya ada kuota untuk para guru honorer yang telah mengabdi lama. Jerih payah dari pengorbanannya itu ada penghargaannya yaitu melalui tanpa ada persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Sebaiknya tidak diberlakukan bagi mereka apalagi sudah memasuki usia tua,” ucap perempuan kelahiran 1979 itu.

BACA JUGA : Lebih 15 Tahun Ngajar, Ribuan Guru Honorer di Banjarmasin Diusulkan jadi PPPK

Menurut Hasidah, tidak adil bagi mereka yang sudah tua dan memasuki usia 40 tahun lebih secara intelektual dalam berpikir tentang ilmu pengetahuan umum terbilang sangat susah.

“Tidak sebanding dong dengan mereka yang usianya produktif, itu baru ada kesempatan yang tinggi untuk lolos,” katanya.

Selama 21 tahun lebih, Hasidah mengaku ingin mencicipi posisi sebagai PNS. Namun selalu terganjal karena setiap tahun tidak ada kuota bagi guru PAUD.

“Padahal bagi mereka yang sudah masa baktinya 10-20 tahun, masih ada juga yang belum mendapatkan sertifikasi guru. Hal itu dikarenakan seleksi dalam penyaringannya cukup ketat dan sulit,” tutur Hasidah.

BACA JUGA : Ibnu Sina Komitmen Perjuangkan Nasib Guru Honorer TK di Banjarmasin

Sesuai pengalaman, menurut Hasidah, melihat dedikasi para guru sebagai pengajar itu sudah luar biasa dalam mendidik para siswanya dan secara kompetensi dapat diuji.

 “Istilahnya kalau secara teori, kan bisa dipelajari. Apalagi persyaratan mengikuti tes saat ini melalui teknologi online, beberapa tugas yang harus dilaksanakan. 3 bulan lebih, jika syukur-syukur mereka bisa lolos,” urainya.

BACA JUGA : Seleksi Pegawai P3K, Komisi IV DPRD Banjarmasin Minta Prioritaskan Guru Honorer

Sebagai guru honorer, Hasidah berharap kondisi itu menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat, provinsi maupun kota. Sebab, para guru sebagai ujung tombak dalam kemajuan serta penerus bangsa.

“Barangkali ada kebijakan-kebijakan lain dari Menteri Pendidikan, dinas terkait dan mudahan tidak ada lagi seleksi yang memberatkan bagi kami para guru PAUD. Saya menegaskan, perjuangan kami sama dengan guru-guru yang lain, layaknya dosen. Apalagi masa golden age (periode emas) itu menentukan bagi anak-anak penerus bangsa,” pungkas Hasidah.(jejakrekam)

Penulis Rahim Arza
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.