Banjarmasin Target Herd Immunity Covid-19 Paling Lambat 10 November Nanti

0

PENURUNAN level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang sebelumnya level 4 menjadi 2 seperti diumumkan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, tak boleh disambut berlebihan.

“KITA tak boleh euforia dengan penurunan PPKM Banjarmasin dari level 4 ke level 2, karena saat ini kita tetap berpegang pada Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) Nomor 40 Tahun 2021, karena PPKM level 4 Banjarmasin baru berakhir pada 4 Oktober 2021 nanti,” ucap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin, Machli Riyadi kepada jejakrekam.com, Rabu (29/9/2021).

Menurut dia, keputusan resminya harus ditunggu dari pemerintah pusat yang membuatkan dasar hukum PPKM level 2 di Banjarmasin, sampai pada 4 Oktober 2021 nanti.

Machli menyebut hal senada juga jadi atensi Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel H Muhidin. Menurut Machli, boleh saja gembira ketika PPKM turun level, tapi tak harus euforia berlebihan. “Kita harus tunggu Inmendagri berikutnya sebagai dasar hukumnya,” katanya.

Mantan Wakil Direktur RSUD Ulin ini mengakui saat ini, capaian vaksinasi demi mewujudkan kekebalan kelompok (herd immunity) di Banjarmasin baru mencapai 49,34 persen dari 515.970 orang yang sudah disuntik vaksin jenis Sinovac.

“Stok vaksin yang dimiliki Banjarmasin masih cukup untuk 15 hari ke depan,” kata Machli.

BACA : Kejar Target, Ibnu Minta Capaian Vaksinasi Tembus 50 Persen Sebelum Evaluasi PPKM

Ia mengimbau masyarakat Banjarmasin maupun yang berdomilisi atau bekerja di ibukota Kalsel agar datang ke puskesmas. Menurut Machli, puskesmas wajib menerima semua orang yang datang, karena telah disepakati memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Apalagi, Pak Walikota Ibnu Sina sudah melaunching atau mendeklarasikan 100 ribu sasaran vaksinasi massal. Untuk mencapai target itu paling lambat terpenuhi herd immunity di Banjarmasin pada 10 November 2021 nanti,” imbuh Machli.

Kepala Dinas Keseahtan Kota Banjarmasin, Machli Riyadi

Menurutnya, dengan terpenuhinya target herd immunity atau kekebalan kelompok, maka Pemkot Banjarmasin sudah bisa merayakan Hari Kesehatan Nasional yang bertepatan pada 12 November 2021 nanti.

“Banjarmasin memang menargetkan sudah herd immunity atau  kekebalan kelompok yang terbangun sudah 80 persen warga kota ini telah tervaksin,” tandasnya.

BACA JUGA : Bengkak Jadi Rp 170 Miliar, Pemkot Banjarmasin Terhitung 5 Kali Revisi Anggaran Covid-19

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin HM Yamin mengingatkan agar dalam mengejar target herd immunity harus dibarengi dengan ketersediaan stok vaksin. Sebab, beber Yamin, dari beberapa laporan yang masuk, beberapa puskesmas justru sempat kehabisan stok vaksin.

“Jangan sampai kita mengejar target, tapi ketika warga ingin bervaksin malah stok vaksinnya kosong di puskesmas. Nah, dari capaian vaksinasi sementara, sebenarnya Banjarmasin sudah harus turun level untuk PPKM. Bukan level 4, malah harusnya  level 3 atau 2, karena indikatornya adalah capaian vaksinasi,” ucap legislator Gerindra.

Yamin menegaskan dari segi anggaran, DPRD Banjarmasin pun menyetujui alokasinya untuk program penanganan Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi. Ambil contoh, dalam APBD tahun 2021 lalu, dialokasikan dana mencapai Rp 83 miliar.

Rinciannya, program penanganan Covid-19 dan pelaksanan vaksinasi disuntik dana sebesar Rp 80,5 miliar, plus bersumber dari belanja tidak terduga khusus untuk bidang kesehatan percepatan dan penanganan Covid-19 dianggarkan dana segede Rp 2,5 miliar.

BACA JUGA : Habiskan Anggaran Covid-19 Rp 111 Miliar, Banggar DPRD Banjarmasin Tanyakan Rincian Dananya

Tak hanya, beber Yamin, DPRD Banjarmasin melalui Badan Anggaran (Banggar) menyetujui alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dampak Covid-19 sebesar Rp 3,8 miliar lebih, baik bersumber dari anggaran Dinkes maupun instansi terkait, termasuk belanja tak langsung.

Bukan itu saja. Anggaran untuk penyediaan jarring pengaman sosial dikucurkan sebesar Rp 1,6 miliar. Dari semua anggaran itu bertotal Rp 88,5 miliar lebih.

“Ini semua untuk pencapaian herd immunity serta pemulihan perekonomian dan dampak yang dirasakan masyarakat. Makanya, pengelolaan anggaran itu harus tepat sasaran,” pungkas Yamin.(jejakrekam)

Penulis Asyikin/Didi GS
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.