Foto: Asyikin
BERDASAKAN Hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan, bahwa pajak kendaraan bermotor dari mobil mewah di Kalsel tidak bayar pajak.
HAL ini diungkap Kepala BPKP Perwakilan Kalsel, Rudi M Harahap saat menyampaikan hasil evaluasi tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di hadapan Pj Gubernur Kalsel, Jumat (30/7/2021).
Dalam Ekspose Pajak Kendaraan Bermotor, yang juga di hadiri Ketua DPRD Kalsel, Kepala SKPD Pemprop Kalsel, Perwakilan Polda Kalsel, serta Kepala UPPD/ Samsat se Kalsel, Rudi menyebut evaluasi tersebut dilakukan atas permintaan Pemerintah Provinsi Kalsel kepada pihaknya. Dengan tujuan sebagai upaya penambahan ruang fiskal daerah karena adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat dampak pandemi Covid-19, seperti tercantum dalam CaLK Pemprop Tahun 2020, tunggakan PKB di Kalimantan Selatan.
BACA: Tunggakan PKB Capai Rp 1 Triliun, Pj Gubernur Minta BPKP Lakukan Audit
Rudi menambahkan, pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak pada menurunnya ruang fiskal daerah. Di satu sisi pemda memerlukan anggaran tambahan untuk upaya penanggulangan dampak Covid-19, namun di sisi lain terjadi penurunan pendapatan pemda akibat Covid-19.
“Penurunan pendapatan tersebut menjadi hambatan pemda dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penanggulangan dampak Covid-19. Karenanya diperlukan upaya lebih untuk dapat menaikkan pendapatan, salah satunya melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” bebernya.
Menurut Rudi, berdasarkan hasil evaluasi, untuk dapat merealisasikan tunggakan diperlukan upaya dari dua belah pihak yaitu Pemrov dan masyarakat. Perbaikan data kendaraan bermotor dan penyerderhanaan cara cara pembayaran harus diupayakan Pemprov.
“Sekarang era teknologi, seharusnya pembayaran pajak tahunan dan pengesahan STNK tidak perlu lagi harus datang ke Samsat, apalagi masa pandemi, pengurangan keharusan kontak fisik juga upaya pengurangan penyebaran covid 19,” ujarnya.
“Selain upaya dari Pemprov, penyelesaian tunggakan harus di dukung dengan kesadaran dari masyarakat. PAD adalah salah satu sumber dana untuk melakukan pelayanan pada masyarakat, pandemi ini perlu upaya dan dana luar biasa,” bebernya.
BACA JUGA: E-Samsat Bank Kalsel, Mudahkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Rudi pun sangat miris saat kita melihat data bahwa mobil-mobil mewah di Kalsel seperti Porsche, Alphard, Hummer, Mercy, maupun Lexus banyak yang tidak bayar pajak lebih dari 3 tahun.
Maka dari itu Rudi meminta agar pemenuhan kewajiban perpajakan di saat pandemi seperti ini sangat membantu penanganan pandemi Covid-19. Terutama oleh warga banua yang memiliki keadaan ekonomi di atas rata-rata. Oleh karena diperlukan perhatian serius dari Pemprov untuk lebih menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan bagi warga banua untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kemudian ungkap Rudy lagi, sudah selayaknya pula sesama warga banua saling menjaga. “Lengkapilah kebanggaan berkendaraan mewah dengan kepedulian kepada sesama. Jadikan membayar pajak sebagai bukti, dan pengawasan sebagai pengawal akuntabilitas,” imbuhnya.(jejakrekam)