HASIL investigasi panitia khusus (Pansus) PT Baramarta akan segera dibuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar pada Rabu (7/2/2024) mendatang.
TEMUAN data dan fakta yang dihimpun dan dirangkum oleh Pansus Baramarta diketuai Pribadi Heru Jaya terkait eksistensi perusahaan daerah yang bergerak di bisnis tambang dan tranding batubara tersebut, usai menuntaskan tugasnya selama 6 bulan.
Pembentukan Pansus Baramarta dicapai dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar pada Rabu (31/5/2023) lalu, bersamaan dengan pembentukan Pansus PD Pasar Bauntung Batuah.
Rekomendasi dari hasil investigasi dan temuan Pansus Baramarta ditegaskan Irwan Bora akan disampaikan pada rapat paripurn dewan pekan depan.
BACA : Tak Buahkan Hasil Maksimal, Kinerja Pansus PT BIM DPRD Kabupaten Banjar Dipertanyakan
“Pansus Baramarta DPRD Kabupaten Banjar sepakat untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai untuk membawa hasil investigasi dalam bentuk rekomendasi,” ucap anggota Pansus Baramarta DPRD Kabupaten Banjar dari Fraksi Gerindra, Irwan Bora kepada awak media, Jumat (2/2/2024).
Pensiunan tentara ini mengatakan rekomendasi dari hasil investigasi Pansus Baramarta ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama 6 bulan bekerja. Pansus Baramarta telah mengorek keterangan dan menggali data dari berbagai pihak, termasuk dari pihak manajemen PT Baramarta (Perseroda).
BACA JUGA : Telisik Hasil Produksi dan Nilai Jual Batubara, Pansus PT Baramarta Kantongi Data Kementerian ESDM
“Kami akan buka hasil investigasi Pansus Baramarta. Bocoran sedikit, terkait adanya rekomendasi untuk ditindaklanjuti secara hukum bisa diserahkan ke aparat penegak hukum (APH), termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ucap Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Banjar ini.
Irwan menyebut membawa hasil investigasi Pansus Baramarta merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan tanggung jawab anggota DPRD Kabupaten Banjar kepada masyarakat.
“Hal ini bukan bukan persoalan pribadi anggota Pansus PT Baramarta, tetapi ini adalah bagian dari kami melaksanakan amanah sebagai wakil rakyat,” kata Irwan Bora.
BACA JUGA : Kebagian ‘Cuci Piring’, PT Baramarta Bisa Cicil Utang Pajak Lama Miliaran Rupiah Sebulan
Dengan adanya rekomendasi hasil penelusuran Pansus Baramarta, Irwan Boro berharap ada perbaikan tata kelola perusahaan milik publik PT Baramarta.
“Dengan begitu, perusahaan daerah ini memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Banjar. Kami tak ingin nasib perusahaan ini seperti PT Banjar Indah Mandiri (BIM) yang dinyatakan bangkrut, karena dinilai merugikan pemerintah daerah,” pungkas Irwan Bora.(jejakrekam)