BARU-baru ini jagad maya diramaikan dengan pesan berantai melalui aplikasi Whatsapp yang menyebutkan 250 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kalsel akan menyerahkan petisi kepada Kapolri supaya mengusut tuntas kasus korupsi PD Baramarta yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi.
NAMUN, bagi Ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel, HA Husaini, petisi yang beredar tersebut merupakan ulah dari oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan.
Parahnya lagi, ucapnya Husaini, petisi tersebut dikait-kaitkan dengan dirinya. Padahal, ucap Husaini dirinya tak mengetahui hal tersebut. “Ada video saya melakukan aksi demo. Padahal itu tak ada hubungannya dengan petisi tersebut karena merupakan video lama,” jelas Husaini.
BACA : Puluhan IUP OP Diduga Bermasalah, LSM KAKI Minta DPRD Kalsel Bertindak
Oleh karena itu, dirinya mengaku sempat bertemu dengan salah satu Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Dr Abdul Halim Sahab, SH.MH yang pada intinya merasa keberatan dengan adanya petisi tersebut.
Menurut Husaini, mengutip pernyataan Ketua STIH-SA, bahwa tidak ada satupun dari Mahasiswa STIH-SA yang akan berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan petisi tersebut.
Bahkan, lanjut Husaini, pihak yayasan berencana akan melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas masalah ini karena telah mencatut nama lembaga STIH-SA Banjarmasin.
Husaini pun kembali menegaskan bahwa petisi yang beredar tersebut merupakan kebohongan yang sengaja disebar oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.
“Ini tentu sangat tidak dibenarkan karena sudah mencatut beberapa lembaga perguruan tinggi negeri dan swasta. Oleh karena pihak universitas bisa melaporkan ini kepada pihak kepolisian agar bisa diusut tuntas siapa dalang dibalik semua ini,” urai Husaini.
BACA JUGA : LSM KAKI Diminta KPK Laporkan Jika Ada Dugaan Korupsi Di Banua
Menurut pria yang kerap melakukan aksi di Jakarta ini tidaklah mudah untuk melakukan aksi atau menyampaikan aspirasi di ibukota. Terlebih saat ini sedang masa pandemi karena ada prosedur ketat yang harus dilewati.
Biasanya, ucap Husaini peserta aksi yang ingin menyampaikan aspirasi di Jakarta saat ini harus melakukan tes swab antigen. Jumlahnya pun tentu dibatasi.
“Kalau tiba-tiba ada oknum yang menyebutkan akan melakukan aksi di Jakarta dan melibatkan banyak orang tentu itu adalah kebohongan semata,” pungkas Husaini.(jejakrekam)