LSM KAKI Diminta KPK Laporkan Jika Ada Dugaan Korupsi di Banua

KETUA Komite Anti Korupsi Indonesia Kalsel, HA Husaini mengatakan saat ini tindak pidana korupsi kian massif. Khususnya terkait penyaluran dana desa. Sebab dana yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur tersebut tidaklah kecil.

BAHKAN, menurut dia, salah satu kabupaten di Kalsel yang mendapat kucuran dana desa ada potongan dari pemerintah kabupaten dengan estimasi Rp 100 juta setiap penyaluran.

“Dari informasi kepala desa di kabupaten tersebut mereka harus mengeluarkan uang setiap kali pencairan.  jumlahnya pun cukup fantastis, yakni mencapai Rp 100 juta,” papar Husaini.

BACA: Sambangi KPK, LSM KAKI Desak Dugaan Kasus Korupsi di Dishut Kalsel Segera Diusut

Terkait hal itu, LSM KAKI Kalsel  pun sudah menyampaikan persoalan ini kepada KPK di Jakarta dan mendapat arahan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera turun ke lapangan untuk mengumpulkan data terkait penyaluran dana desa. “Ini bertujuan untuk penyidik KPK dalam pengumpulan bukti awal,” ucap Husaini yang kerap menyampaikan aspirasi di lembaga anti rasuah ini.

Selain itu, ucap Husaini dalam komunikasi yang ia lakukan, pengawasan terhadap dana baik itu yang bersumber dari APBD maupun APBN tak hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum, namun juga dari LSM maupun masyarakat umum.

BACA JUGA: Amblasnya Oprit Jembatan Sungai Tabirai Bakal Dilaporkan LSM Kaki ke Kepolisian

Tak hanya membahas persoalan dana desa, Husaini membeberkan adanya dugaan korupsi di salah satu SKPD  pada pemerintah kabupaten di Kalsel. “Anggaran yang digentorkan untuk pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ini juga sudah kami sampaikan kepada lembaga anti rasuah tersebut,” bebernya.

Terkait dengan laporan yang disampaikan LSM KAKI tersebut, kata Husaini KPK merasa sangat terbantu. Sebab, tanpa adanya laporan maka KPK akan sulit bertindak. “Diharapkan kepada semua pihak juga dapat berperan serta dalam mengawasi pembangunan agar tak ada kebocoran dalam masalah anggaran yang pada akhirnya rakyatlah yang dirugikan,” ucap Husaini.(jejakrekam)