Foto: Gian
RAPAT koordinasi terkait pelaksanaan program Corporate Social Responsbility (CSR) PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja 2021 di Kabupaten Balangan, pada Kamis (6/5/2021) tidak berjalan mulus.
PASALNYA, Ketua Tim Perumusan Program CSR, Yuliansyah Rahman beserta perwakilan Pemkab Balangan lainnya memilih walk out karena tidak satu pun usulan dari pemda diakomodasi oleh perusahaan.
Padahal, menurut Yuliansyah, pemda sudah mengusulkan beberapa program untuk dilaksanakan dalam program CSR 2021.
“Namun saat rapat, pihak perusahaan menolak seluruh usulan program yang kita usulkan dengan alasan Covid-19. Kita lebih memilih menarik diri dari tim perumus CSR dari pada usulan kita tidak satu pun diakomodir, maka secara tidak langsung untuk sementara pemerintah daerah tidak terlibat lagi dalam pembahasan dana CSR ini,’’ tegas Yuliansyah yang juga Plt Sekda Kabupaten Balangan.
BACA JUGA: Adaro CSR AWARD, Penghargaan Bagi Mereka di Garda Terdepan
Yuliansyah menambahkan, program yang diusulkan pemerintah daerah sejatinya untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah program pengembangan pemberdayaan masyarakat (PPM), terkait pembangunan istana anak yatim.
Apalagi, lanjutnya, yang paling paham dan mengetahui kebutuhan dan arah pembangunan daerah itu adalah pemerintah daerah. Di sisi lain pemerintah daerah juga mempunyai otoritas dalam mengatur wilayahnya.
“Usulan program kita pun selain untuk kepentingan masyarakat juga merupakan bagian dari visi-misi pemerintahan yang ada, tentu kita sangat menyayangkan tidak diakomodirnya keinginan kita. Disisi lain, proses pembangunan di Balangan tentunya harus didukung oleh berbagai pihak termasuk perusahaan, serta adanya kebersamaan, antara pemerintah daerah dan berbagai pihak ini,’’ tegasnya.
BACA JUGA: Dibina Adaro, Desa Jaro Berhasil Raih Penghargaan Tropi Proklim Utama 2020
Terpisah, saat dikonfirmasi CRM Department Head PT Adaro Indonesia, Djoko Soesilo mengatakan pihaknya belum mendapatkan kabar terkait walk out Ketua Tim Perumus Program CSR di Kabupaten Balangan tersebut.
Padahal, menurut Djoko Soesilo, sebelumnya komunikasi dan beberapa kali pertemuan pemerintah daerah dengan tim CSR berjalan normal seperti biasanya.
“Bagi Adaro, keberadaan pemerintah daerah merupakan bagian regulator yang penting dan strategis untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional perusahaan. Tak ada sesuatu apapun yang dapat memutuskan sinergi tersebut, karena program pemberdayaan masyarakat terus digulirkan dan selalu dirumuskan bersama,’’ pungkasnya. (jejakrekam)