Foto: Istimewa
SERIKAT Petani Indonesia (SPI) Kalimantan Selatan mengkritik pernyataan Presiden Jokowi kala meresmikan Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kamis (18/2/2021) tadi.
PRESIDEN dikritik gegara pernyataannya yang menyebut Bendungan Tapin berfungsi sebagai sarana memperkuat ketahanan pangan. Menurut Ketua SPI Kalsel, Dwi Putra Kurniawan, pernyataan tersebut tidaklah relevan.
“Sudah banyak bendungan yang dibangun pemerintah Indonesia sejak merdeka, namun lihat sampai saat memasuki usia 76 tahun ini kita belum mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri untuk rakyat Indonesia,” ucap Dwi.
Dwi memaparkan, sejatinya perlu ada penuntasan agenda reforma agraria serta jaminan untuk kelangsungan hidup petani Indonesia, sebelum bicara lebih jauh soal ketahanan pangan.
“Jadi bendungan dan irigasi hanya prasarana pertanian bukan hal pokok utama permasalahan ketahanan pangan Indonesia,” ujar Dwi.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Sebut Bendungan Tapin Mampu Kurangi Dampak Banjir Hingga 60 Persen
Dwi menambahkan, setiap tahun lahan pertanian tanah air terus berkurang akibat alih fungsi lahan. Selain itu jumlah petani tiap tahun terus berkurang di mana kontra dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah setiap tahun.
Petani Kopi ini menyitir dalam dalam UU No.5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), lalu UU No.41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta UU No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan).
BACA JUGA: Tantang Dialog soal Banjir, Walhi Kritik Kunjungan Presiden Jokowi ke Kalsel
Hal ini dapat dilihat juga ke Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang memiliki Perda No.2 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan akan tetapi tidak pernah dijalankan hingga saat ini.
Dia kemudian mengklaim kajian SPI Kalsel sejalan dengan peryataan rektor IPB yang menyebut indikator pangan dunia menunjukan Indonesia tertinggal daripada negara lainnya dalam lima tahun terakhir.
Padahal Indonesia sebagai agraris ironisnya menempati peringkat rendah dalam indeks keberlanjutan pangan.
Food Sustainability Index menempatkan Indonesia sebagai negara ke-60 dari 113 Negara. Semakin besar angkanya, peringkat semakin buruk. Peringkat Indonesia kalah jauh dengan Zimbabwe peringkat 31 dan Ethiopia peringkat 27.
“Dulu kita tahu Ethiopia itu adalah negara yang identik dengan kelaparan. Ternyata punya ranking lebih bagus untuk food sustainability index dibanding kita. Zimbabwe dan Ethiopia jauh di atas Indonesia,” tutup Dwi. (jejakrekam)